TRIBUNE INDONESIA.COM
SIMEULUE 13 November 2026 Dinamika politik di Aceh, khususnya terkait polemik Bendera Aceh dan implementasi kekhususan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memerlukan pendekatan penyelesaian yang solutif, komprehensif, dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang.
Menurut Rifqi, polemik yang berlarut-larut pasca disahkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menunjukkan adanya kebutuhan untuk merevitalisasi semangat dialog sebagaimana yang menjadi ruh dari MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Aceh saat ini membutuhkan solusi solutif, bukan perdebatan yang berulang setiap tahun. Kita perlu keluar dari dikotomi pro-kontra dan masuk ke dalam kerangka penyelesaian yang memiliki kepastian hukum,” ujar Rifqi.
Dalam rilisnya, Rifqi menawarkan tiga poin solusi solutif sebagai bahan diskusi publik :
Penegasan Hierarki Simbol Kenegaraan
Rifqi menegaskan bahwa kedudukan Bendera Merah Putih sebagai bendera kedaulatan negara adalah final dan tidak dapat ditawar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2009. Bendera Aceh harus diposisikan secara yuridis sebagai bendera identitas daerah dan kultural, yang pengibarannya diatur secara berdampingan dan tidak menggantikan posisi Bendera Negara.
Harmonisasi Regulasi Melalui Mekanisme Hukum yang Berlaku
Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum, Rifqi mendorong adanya harmonisasi regulasi melalui dua jalur: pertama, kajian akademik bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan Qanun dengan PP Nomor 77 Tahun 2007.
kedua, opsi judicial review di Mahkamah Agung sebagai mekanisme konstitusional untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Penguatan Dialog Generasi Muda
Rifqi menilai generasi muda Aceh pasca-konflik memiliki perspektif yang berbeda. Mereka lebih berorientasi pada pembangunan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian dinamika politik Aceh harus melibatkan narasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan.
“Generasi kami tidak ingin mewarisi polemik. Kami ingin mewarisi kepastian. Ketika kepastian hukum tentang simbol dan identitas ini selesai, maka energi politik Aceh bisa sepenuhnya dialihkan untuk pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rifqi berharap semua pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun pusat, dapat mengedepankan pendekatan yang dialogis dan solutif demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan perdamaian Aceh yang telah terbangun.
” Harapan Rifqi. [*]
