Simeulue Tribune Indonesia.com
Dalam rangka memperkuat tata kelola kelembagaan dan penegakan hukum di daerah, Bupati Simeulue secara resmi mengutus Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasat Pol PP dan WH) Kabupaten Simeulue , Ocktof Rozoki Marinir bersama Kabid P2UD dan PPNS Rislan Syamsuddin dan Staf untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Senin 9 NOFEMBER 2026.
Rapat ini membahas agenda krusial mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Rancangan Regulasi terbaru yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan hukum spesifik wilayah kepulauan Simeulue dapat terakomodasi dalam draf akhir regulasi yang tengah digodok.
Kehadiran jajaran Satpol PP dan WH dalam forum legislatif tersebut menjadi sangat vital mengingat peran PPNS sebagai ujung tombak penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Penataan regulasi baru ini dirancang untuk memperbarui aturan lama agar lebih sinkron dengan dinamika hukum nasional dan kekhususan wilayah tata kelola pemerintahan di Aceh.
Secara terpisah, pihak Satpol PP dan WH Simeulue menegaskan bahwa penguatan regulasi kepegawaian ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Selain fokus pada fungsi penyidikan pidana ringan dan pelanggaran daerah, Satpol PP-WH juga terus konsisten menegakkan aturan disiplin terhadap para aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kerja Simeulue.,ucap Ocktof selaku kasat pol PP dan WH.
Melalui utusan resmi ini, Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap draf final regulasi yang disahkan nantinya mampu melahirkan instrumen hukum yang responsif, implementatif, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, berintegritas, dan profesional.
Hasil dan rekomendasi dari jalannya RDPU tersebut nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati Simeulue untuk ditindaklanjuti menjadi petunjuk teknis dalam lingkungan kerja internal kabupaten.
Secara yuridis dan kontribusional, Penyusunan rancangan Qanun PPNS Aceh ini berakar Pada kewenangan khusus Aceh Sebagai mana diatur dalam Pasal 134 Undang undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Jo.
Kegiatan ini dihadiri Pemangku kepentingan lintas sektoral, meliputi paduka Yang mulia walli Nangroe Aceh, Perwakilan gubenur Aceh, Pimpinan dan Anggota komisi 1 DPRA dan Jajaran Polisi Pamong praja se-Aceh dan seluruh undangan yang berhadir.[]
