TrihuneIndonesia.com I Deli Serdang-Tiga aplikasi diluncurkan untuk membongkar keruwetan layanan perizinan dan tata ruang. Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten disiapkan sebagai jalur digital yang memungkinkan pemohon mengurus dokumen tanpa berulang kali mendatangi kantor.
Peluncuran tiga aplikasi itu berlangsung di Aula Cendana, Kantor Bupati pada Senin, 28 September 2026. di balik layar digital tersebut terdapat persoalan lama. keluhan notaris mengenai lambannya penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.
Asri Ludin Tambunan mengatakan persoalan itu ditemukan sejak awal masa kepemimpinannya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah calon investor yang keliru membaca kesesuaian tata ruang. akibatnya, rencana pembangunan industri maupun perumahan berisiko kandas setelah investasi telanjur disiapkan.
masalah tata ruang tak berhenti pada urusan administrasi. Sejumlah bangunan masih ditemukan pada kawasan yang berhadapan dengan ketentuan lahan sawah dilindungi atau LSD serta lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
bagi investor, kesalahan membaca peta tata ruang dapat berarti ongkos besar. bagi pemerintah daerah, persoalannya bergeser menjadi soal bagaimana informasi mengenai status lahan dapat diketahui sebelum izin dan pembangunan berjalan.
Asri Ludin Tambunan mendorong seluruh proses itu dipindahkan ke sistem digital. Pemohon nantinya dapat melihat perkembangan berkas tanpa harus datang ke kantor. semoga aplikasi ini membuat pemohon tidak perlu lagi bertemu dengan aparatur untuk meminimalisir persekutuan atau persekongkolan yang tidak baik,” ujar Asri Ludin Tambunan
Ia bahkan memasang target layanan yang lebih jauh. Sampai 2030, menurut dia, masyarakat diharapkan tak perlu lagi berurusan secara langsung ke kantor untuk mengurus layanan tersebut.
namun digitalisasi bukan hanya soal memindahkan formulir dari meja ke layar. Sistem juga akan diuji oleh akurasi data, kecepatan verifikasi, keterhubungan antarproses, serta kemampuan pengguna membaca informasi yang tersedia.
Siap Ruang dirancang sebagai aplikasi pendamping Online Single Submission atau OSS untuk penerbitan PKKPR. Aplikasi itu disebut menjadi pendamping PKKPR pertama di Sumatera Utara dan dapat diakses melalui laman resmi yang disediakan pemerintah daerah.
Si Petarung merupakan pengembangan dari aplikasi Sipentar. Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung layanan tata ruang. Sementara layanan BPHTB Kabupaten disiapkan untuk memudahkan proses administrasi terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Kepala DPMPTSP Rio Laka Dewa mengatakan digitalisasi diarahkan untuk memangkas alur permohonan, mempercepat proses, memberikan kepastian hukum, serta membuat layanan lebih mudah diakses. ia mengakui sistem tersebut masih membutuhkan pengembangan. Masukan dari pengguna, menurut Rio, akan menjadi bahan penyempurnaan berikutnya.
di sinilah ujian sebenarnya bermula. Aplikasi dapat memangkas antrian, tetapi tidak otomatis menghapus persoalan bila data tata ruang belum akurat atau proses verifikasi masih bergantung pada keputusan manual.
Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap pemohon memperoleh informasi yang sama mengenai status lahannya. terlebih, persoalan LSD dan LP2B menyangkut pembatasan pemanfaatan tanah yang dapat menentukan layak atau tidaknya sebuah rencana pembangunan. bagi dunia usaha, kepastian sejak awal jauh lebih murah ketimbang mengetahui larangan setelah tanah dibeli dan rencana pembangunan disusun.
Asri Ludin menempatkan percepatan layanan sebagai salah satu cara mendorong swasta, UMKM, serta investor bergerak. Pemerintah daerah, kata dia, harus menjadi pemicu agar kegiatan ekonomi berkembang.
Peluncuran tiga aplikasi itu akhirnya menghadirkan pertaruhan yang lebih besar dari teknologi. Bila sistem mampu memberikan informasi yang cepat, mudah dilacak, dan konsisten, praktik layanan tatap muka yang rawan tarik-menarik kepentingan dapat dipersempit. Sebaliknya, bila aplikasi hanya menjadi etalase digital sementara proses di belakang layar tetap lamban, persoalan lama hanya berganti wajah.
Sejumlah pemangku kepentingan dari pertanahan, dunia usaha, pengembang, konsultan penilai bangunan gedung, serta asosiasi usaha hadir saat peluncuran. mereka menjadi pengguna yang akan menguji apakah tiga aplikasi itu benar-benar mampu mengubah pengalaman mengurus perizinan.
ukuran keberhasilannya kelak sederhana.berapa lama berkas diproses, seberapa mudah status permohonan dilacak, seberapa sedikit tatap muka diperlukan, dan apakah kesalahan membaca tata ruang dapat dicegah sebelum uang terlanjur ditanam.(Ilham Gondrong)
