Jakarta |Di tengah kegelisahan masyarakat Indonesia akibat kebijakan pemerintah menaikkan sepihak harga BBM non-subsidi, kabar lain yang juga menjadi momok menakutkan datang dari PT PLN (Persero). Setelah Sumatera Utara, kini Pulau Jawa, Madura hingga Bali (Jamali) terancam gelap gulita akibat krisis listrik.
Meski PLN berusaha menutupi penyebabnya adalah defisit, namun bisik-bisik mulai terdengar nyaring. Hal itu terjadi karena stok batubara yang menjadi bahan baku penghasil energi listrik untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) semakin menipis dan nyaris habis. Stok yang tersisa, informasinya tidak sampai untuk 2 pekan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pemadaman di Pulau Jawa mulai terjadi sejak Senin (8/6/2026). Diantaranya di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur.
“Belum blackout, tapi terpaksa dilakukan pemadaman bergilir di Pulau Jawa demi pemerataan energi yang tersedia. Hanya Bali dan Jakarta yang diupayakan tetap menyala. Karena arahan dari PLN Pusat, performa PLN harus tetap dijaga karena Presiden sedang ada di Jakarta,” ungkap sumber di PLN Pusat, Rabu (10/6/2026).
Terkait dampak dari defisit tersebut, diantaranya mulai dirasakan masyarakat Kota Bogor, Jawa Barat.
“Kemarin itu dari siang sudah padam listrik, terus menyala sebentar jelang magrib padam lagi sampai malam,” terang Suseno, warga setempat.
Begitu juga di Yogyakarta. Kawasan Gejayan dan Kaliurang turut merasakan gelap gulita setelah PLN mulai menerapkan pemadaman bergilir.
Presiden Harus Bertindak Cepat
Terkait situasi tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira kembali mendesak agar Presiden Prabowo segera bertindak dan mengambil langkah taktis dan strategis untuk mengatasi krisis kelistrikan yang kini mengancam Jawa, Madura dan Bali.
“Presiden pasti tahu listrik ini kebutuhan sangat vital. Butuh langkah cepat dan strategis untuk menangani krisis listrik khususnya di Pulau Jawa. Karena kalau tidak cepat ditangani, bisa lumpuh Pulau Jawa,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dari data yang dihimpun pihaknya, kata Yudhis, stok batubara baik yang ada di PLTU PLN Group seperti PLTU yang dikelola sub holding (PLN Nusantara Power dan Indonesia Power) serta suplai dari IPP, sudah menunjukkan ‘lampu merah’.
“Stoknya sangat-sangat tipis. Untuk PLTU PLN Group hanya punya stok batubara sekitar 12 hari lagi untuk beroperasi (HOP) dan stok di PLTU IPP hanya tinggal 11 hari. Padahal jika berbicara tentang Perdir PLN, harusnya stok itu tidak boleh di bawah 26 hari. Agak aneh kan. Kemana pemasik batubara selama ini,” sebutnya.
Berdasarkan data per 9 Juni 2036, sejumlah PLTU Jamali di bawah kendali PLN Group yang sudah ‘lampu merah’ itu, diantaranya Paiton, Pacitan, Tanjung Awar-awar, Rembang, Indramayu, Adipala, Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan dan Tanjung Jati.
Sedangkan stok untuk PLTU IPP yang situasinya juga sudah sangat mengkhawatirkan diantaranya Paiton, Jawa, Cilacap dan Celukan Bawang.
“Informasinya siang ini sistem kelistrikan untuk Jamali defisit sampai 750 MW dan nanti malam pada saat beban puncak akan defisit mencapai 1.500 MW. Sangat berbahaya, pasti banyak yang terganggu. Tidak hanya aktivitas masyarakat yang terhambat, bidang usaha termasuk UMKM pasti terdampak,” terang Yudhis.
Di samping teknis, Yudhis kembali berharap Presiden Prabowo Subianto juga segera membenahi manajemen PLN yang dinilainya sudah tidak mampu bekerja secara profesional dan proporsional.
“Butuh penyegaran (PLN) pastinya. RUPS 15 Juni nanti harusnya bisa menjadi momentum bagi Presiden melalui Danantara untuk merombak total Direksi dan Komisaris PLN. Sudah pantaslah Darmawan Prasodjo dicopot dari kursi Dirut karena kinerjanya yang sangat buruk dan hanya lebih mengedepankan pencitraan. Padahal perusahaan babak belur selama dipegangnyam. Begitu juga dengan direksi PLN lainnya seperti Direktur LHC Yusuf Didi, sudah pantas dicopot untuk penyegaran,” pungkasnya
