Bitung | Tribuneindonesia com – Pendapatan asli daerah Kota Bitung dari sektor perpajakan tengah menghadapi kendala serius, Jumat (05/06/26).
Salah satu perusahaan pelat merah, PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Bitung, dilaporkan menempati daftar atas sebagai wajib pajak dengan angka tunggakan terbesar di wilayah tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah nilai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diabaikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut terakumulasi dalam jumlah yang sangat besar.
Berdasarkan data yang dirilis, total nominal yang belum disetorkan ke kas daerah kini hampir menyentuh angka Rp1 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung, Theo Rorong, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran yang signifikan dari pihak perusahaan galangan kapal tersebut.
Saat dikonfirmasi, ia merinci bahwa kewajiban finansial yang masih tertahan saat ini berada di kisaran ratusan juta rupiah.
”Kurang lebih sekitar Rp900 jutaan,” ungkap Theo saat memberikan keterangan resmi kepada awak media pada Jumat (5/6), Via Whatsupp.
Pemerintah Kota Bitung sendiri mengklaim tidak tinggal diam dalam menyikapi kemacetan piutang pajak ini.
Berbagai langkah persuasif dan administratif telah ditempuh oleh Bapenda guna menuntut hak daerah yang belum dipenuhi oleh PT IKI.
Bahkan, ketegasan dalam memburu tunggakan ini membuat Bapenda harus melintasi batas pulau.
Theo membeberkan bahwa pihaknya sempat mengutus tim penagih khusus untuk mendatangi langsung jajaran manajemen di kantor pusat PT IKI yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan.
”Kami sudah pernah turunkan tim penagih sampai ke Makassar di kantor pusat mereka. Namun sampai sekarang kewajiban pajak daerah itu belum juga dibayarkan,”
sesal Theo terkait mandeknya komitmen korporasi tersebut.
Lebih lanjut, Theo menjelaskan bahwa jenis pungutan yang diabaikan ini merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kewajiban yang membeku sejak tahun 2021 hingga saat ini tersebut disayangkan karena sejatinya memegang peranan krusial sebagai penopang pembiayaan pembangunan di Kota Bitung. (kiti)
