Oleh: Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com — Siapa yang tak kenal H. Ruslan M. Daud? Di Bireuen dan sejumlah wilayah Aceh, ia lebih populer dengan panggilan HRD. Sosok yang memulai karier politiknya dari daerah, lalu melangkah ke panggung nasional di Senayan, kini kembali menjadi perbincangan publik. Bukan sekadar karena jabatan yang ia sandang, melainkan karena konsistensi kiprah serta keberanian gagasan yang terus ia tunjukkan sepanjang perjalanan politiknya.
HRD memulai babak penting dalam kariernya ketika dipercaya menjadi Bupati Bireuen periode 2012–2017. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif mendorong pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dari kursi kepala daerah, ia kemudian menatap panggung yang lebih luas: DPR RI.
Pada Pemilu 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II untuk periode 2019–2024. Kepercayaan publik tidak berhenti di sana. Ia kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Dalam politik, kemenangan berulang bukan sekadar angka, ia adalah simbol legitimasi dan pengakuan atas kerja yang dinilai nyata oleh konstituen.
Perjalanan dari Bireuen ke Senayan bukan proses instan. Ia melalui dinamika politik yang penuh persaingan dan tantangan. Namun, kemampuan mempertahankan dukungan pemilih menunjukkan bahwa HRD memiliki basis politik yang kuat serta jaringan yang terbangun rapi di akar rumput.
Di dunia kepartaian, rekam jejaknya pun tidak singkat. Ia pernah menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Bireuen, terlibat dalam Ormas Partai Gerindra Aksira, hingga menjadi Sekretaris Mandat DPC Bener Meriah. Kini, ia memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh.
Dinamika tersebut memperlihatkan fleksibilitas dan daya tahan dalam membaca arah politik yang terus berubah.
Sebagai anggota DPR RI, HRD kerap menjadi sorotan publik. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah program bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat kurang mampu. Di daerah yang masih menghadapi persoalan hunian layak, program ini menjadi bukti konkret kehadiran wakil rakyat dalam menjawab kebutuhan dasar warga.
Selain itu, ia juga pernah melontarkan wacana untuk menyingkat jalur di kawasan Tajuk Enang-Enang, sebuah gagasan yang diyakini dapat memangkas waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Meski masih sebatas wacana dan memerlukan kajian teknis mendalam, ide tersebut mencerminkan keberanian berpikir strategis dan visi pembangunan jangka panjang.
Seorang yang pernah dekat dengan HRD pernah menyampaikan kesannya, “Kesalutan saya kepada HRD, beliau terus belajar dan rasa ingin tahunya tinggi terhadap apa yang akan beliau jalankan.” Pernyataan ini menegaskan satu karakter penting dalam kepemimpinan: kemauan untuk terus belajar. Dalam dunia politik yang sarat kepentingan, sikap terbuka terhadap pengetahuan baru menjadi nilai tambah yang signifikan.
Pertanyaannya kini mengemuka, apakah HRD layak menjadi BL 1 Aceh? Diskursus ini tentu sah dalam ruang demokrasi. Rekam jejak sebagai kepala daerah, pengalaman sebagai legislator nasional dua periode, serta kepemimpinan partai di tingkat provinsi menjadi kombinasi modal politik yang tidak sedikit.
Ia memahami bagaimana roda pemerintahan daerah berjalan, sekaligus menguasai mekanisme legislasi dan lobi anggaran di tingkat pusat. Koneksi nasional yang dimiliki anggota DPR RI aktif menjadi aset tersendiri jika dikaitkan dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
Namun, kelayakan seorang calon pemimpin tidak hanya ditentukan oleh pengalaman jabatan. Integritas, visi yang jelas, serta kemampuan merangkul berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penentu. Aceh membutuhkan figur yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat akar rumput, ulama, generasi muda, hingga pelaku usaha.
Di tengah publik yang semakin kritis dan tuntutan transparansi yang kian tinggi, setiap calon pemimpin akan diuji secara terbuka. Modal elektoral dan jaringan politik saja tidak cukup tanpa kepercayaan yang terus dijaga.
HRD telah membuktikan dirinya mampu bertahan dan tumbuh dalam peta politik yang kompetitif. Dari Bireuen ke Senayan, langkahnya menunjukkan konsistensi membangun basis dan memperluas pengaruh. Jika momentum politik mengarah pada kontestasi BL 1, maka nama HRD hampir pasti masuk dalam radar perbincangan.
Pada akhirnya, demokrasi adalah tentang pilihan rakyat. Apakah perjalanan panjang dari kepala daerah hingga legislator nasional akan menjadi batu loncatan menuju kursi kepemimpinan tertinggi di Aceh? Waktu dan kehendak rakyatlah yang akan menjawabnya.
Yang pasti, HRD bukan lagi sekadar politisi lokal. Ia telah menjelma menjadi figur yang diperhitungkan. Dan ketika nama itu terus menggema dari Bireuen hingga Senayan, pertanyaan besar pun tak terhindarkan: jika bukan sekarang, kapan lagi?
