Langsa | TribuneIndonesia.com
Pendataan korban terdampak musibah banjir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai sorotan dari warga di sejumlah wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Warga menilai data resmi yang dirilis tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi memengaruhi penyaluran bantuan.
Banjir yang melanda kawasan tersebut menyebabkan genangan luas di permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Secara histori, pada kejadian banjir, hampir seluruh warga di gampong itu terdampak. Namun dalam data yang tercantum pada sistem pendataan BNPB terbaru, jumlah warga terdampak dari Gampong Tualang Teungoh tercatat hanya enam orang. Perbedaan angka yang mencolok ini memicu kekecewaan dan tanda tanya di tengah masyarakat.
Sejumlah warga mengaku terkejut saat mengetahui jumlah tersebut. Mereka menilai pendataan tidak sesuai dengan fakta, mengingat banjir yang terjadi berdampak luas terhadap rumah, akses jalan, serta kondisi sosial ekonomi warga.
“Kami bingung dasar pendataannya apa. Hampir semua rumah terdampak, tapi yang tercatat hanya enam orang,” ujar salah seorang warga setempat, kepada salah seorang pengurus Asosiasi Pengawasan Rehab Rekon Pasca Banjir Kota Langsa, Minggu (8/2/2026).
Kekecewaan juga disertai kekhawatiran bahwa ketidakakuratan data akan berujung pada minimnya bantuan. Sejumlah warga menilai, jika data resmi hanya mencatat sedikit korban terdampak, maka pemerintah terkesan tidak memiliki niat kuat untuk membantu secara maksimal di lokasi yang sebenarnya mengalami musibah cukup berat.
Menindaklanjuti hal itu, Asosiasi Pengawasan Rehab Rekon Pasca Banjir Kota Langsa berupaya menghubungi aparat gampong untuk meminta penjelasan. Sekretaris desa (sekdes) Tualang Teungoh membenarkan adanya ketidaksesuaian antara data yang dikirim dari desa dengan data yang muncul di sistem pusat.
Dalam keterangannya, pihak gampong mengaku telah melakukan pendataan langsung sejak awal kejadian banjir. Aparatur desa disebut bekerja siang dan malam mengumpulkan nama warga terdampak, kondisi rumah, serta kebutuhan darurat.
“Kami dari pihak desa justru terkejut melihat data yang muncul. Padahal kami sudah bekerja maksimal mengumpulkan dan menyerahkan data warga terdampak. Tapi yang terinput hanya enam nama. Ada apa, kami juga tidak tahu,” kata sekdes.
Pemerintah gampong menyatakan telah menyiapkan rekap data lengkap dan siap melakukan sinkronisasi ulang jika diminta oleh instansi terkait. Mereka berharap ada verifikasi ulang di lapangan agar data korban musibah banjir benar-benar akurat dan bantuan tidak salah sasaran.
Tim Asoasiasi Pengawasan Rehap Rekon Pasca Banjir Kota Langsa menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam penanganan musibah banjir. Ketidaktepatan angka dapat berdampak langsung pada distribusi logistik, layanan darurat, hingga program pemulihan bagi warga terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai perbedaan data tersebut.
Warga berharap dilakukan audit dan pembaruan data agar respons pemerintah terhadap musibah banjir berjalan adil dan proporsional. (Tim)
