BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Anggaran yang dikelola Baitul Mal Bireuen berasal dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) masyarakat, bukan dari partai atau kelompok politik tertentu.
Dana itu milik umat, bukan milik warna politik. PNS dan pengusaha yang berzakat di Baitul Mal bukan semuanya warna partai tertentu jadi jangan bawa-bawa politik dalam urusan umat.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud atau akrab disapa HRD kepada wartawan dalam acara Coffee Morning, di kediamannya Komplek Meuligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025).
Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan kinerja Komisioner Baitul Mal setempat.
Dalam pertemuan tersebut, H. Ruslan menilai perencanaan pembangunan di Bireuen saat ini masih lemah dan belum memiliki arah yang jelas.
“Daerah ini tidak membuat DED (Detail Engineering Design). Kalau uang daerah tidak cukup, harusnya dilobi ke pusat supaya ada tambahan anggaran, ini malah diam saja,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa perencanaan matang dan kemampuan lobi ke pemerintah pusat, Bireuen akan terus tertinggal dari daerah lain. “Kita punya banyak potensi, tapi kalau hanya menunggu dana daerah, jangan harap bisa maju,” cetus HRD.
HRD juga menyoroti kinerja Baitul Mal Bireuen. Penggunaan dana umat yang dinilai tidak adil dan cenderung dipolitisasi. “Banyak anggaran umat yang habis untuk pembangunan rumah saja. Setelah rumah dibangun, harus ada persetujuan bupati. Kalau tidak disetujui, batal. Dan kalau jadi, rumah itu harus dicat kuning seolah bantuan dari bupati,” sindir HRD.
Ruslan juga mengingatkan para Komisioner Baitul Mal agar tidak menjadi alat kepentingan politik. “Anda dipilih oleh DPRK Bireuen, bukan oleh bupati. Di DPRK itu ada banyak warna. Jadi jangan cuma dengar satu warna saja,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya moralitas dan tanggung jawab sosial para komisioner. “Yang terpilih itu orang alim. Jangan sampai jabatan di Baitul Mal justru digunakan untuk menguntungkan politisi. Kalau begitu, marwah kopiah anda hilang,” ucapnya.
HRD juga mengingatkan agar program Baitul Mal tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah. “Masih banyak rakyat yang butuh perhatian, seperti anak yatim, anak cacat, anak putus sekolah, penderita sakit berat, dan fakir miskin yang belum tersentuh bantuan. Itu seharusnya prioritas utama,” pintanya.
Menutup pembicaraan, H. Ruslan menyerukan agar Baitul Mal dan pemerintah daerah kembali pada tujuan utama, yaitu melayani umat, bukan kepentingan politik. “Baitul Mal itu lembaga suci, bukan panggung politik. Kalau dana umat dipakai demi kepentingan kekuasaan, itu pengkhianatan terhadap rakyat dan agama,” pungkas HRD. (*)
