Banda Aceh | TribuneIndonesia.com
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Muamar Saputra, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang memenangkan tender proyek di Aceh wajib memberi ruang kepada kontraktor lokal. Menurutnya, keikutsertaan pengusaha kecil di Aceh sangat penting agar ekonomi daerah kembali bergairah dan perputaran uang merata di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Muamar saat ditemui awak media di Banda Aceh, Kamis (18/9/2025). Ia menilai, dominasi perusahaan besar dalam pengerjaan proyek kerap membuat kontraktor lokal hanya menjadi penonton. Padahal, kata dia, pembagian pekerjaan kepada pengusaha Aceh akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jika kontraktor kecil di Aceh dilibatkan, setidaknya roda ekonomi daerah akan lebih sehat. Uang tidak hanya berputar di lingkaran BUMN, tapi juga masuk ke masyarakat Aceh,” ujar Muamar.
Muamar mencontohkan penunjukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada perusahaan BUMN dalam proyek rehabilitasi saluran irigasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Nilai proyek tersebut, kata dia, mencapai Rp80 miliar.
“Bahkan tahun ini menyusul tiga paket lagi dengan nilai mencapai Rp100 miliar. Jika ditotal, jumlahnya sudah menembus Rp180 miliar,” ungkapnya.
Menurut Muamar, angka sebesar itu seharusnya bisa memberi manfaat lebih luas jika sebagian pekerjaan disubkontrakkan kepada pengusaha lokal. Ia pun mendorong agar kontraktor kecil di Aceh mendapat porsi minimal 20–30 persen dari total pekerjaan.
KAKI juga berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I Provinsi Aceh bersikap lebih berpihak kepada masyarakat lokal. Muamar meminta pihak BWS menyampaikan secara resmi kepada perusahaan pelaksana proyek, seperti PT Hutama Karya (HK), agar memberi ruang kepada pengusaha kecil di Aceh.
“Minimal ada keberpihakan. Jangan semua dikuasai BUMN. Kontraktor lokal juga butuh hidup, mereka juga warga Aceh yang harus dilibatkan dalam pembangunan daerahnya sendiri,” tegas Muamar.
Hingga berita ini diturunkan, KAKI mengaku sudah mencoba menghubungi Kepala BWS Sumatra I Provinsi Aceh untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Namun meski telepon genggamnya aktif, yang bersangkutan tidak memberikan balasan maupun respons terhadap upaya konfirmasi.
Muamar menambahkan, pihaknya akan terus mengawal agar kebijakan proyek berskala besar di Aceh tidak hanya menguntungkan perusahaan BUMN semata, melainkan juga membawa dampak positif bagi kontraktor lokal dan masyarakat luas. (##)
