Oleh : Chaidir Toweren
TRIBUNEIndonesia.com
Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidak sekadar menulis berita. Ia memikul tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran, agar publik mengetahui realitas yang sesungguhnya. Namun, dalam praktiknya, suara kebenaran itu kerap berbenturan dengan kepentingan kekuasaan, baik pemerintahan maupun aparat penegak hukum (APH).
Bukan rahasia lagi, ketika jurnalis mengungkap kelemahan atau kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seringkali hal itu dianggap sebagai sikap “tidak mendukung pemerintah”. Padahal, esensi jurnalisme justru berdiri di garis yang berlawanan dengan kepalsuan. Fungsi jurnalis adalah mengabarkan, meneliti, dan menghadirkan fakta bukan menyenangkan telinga penguasa.
Dalam demokrasi, kontrol sosial adalah elemen penting. Kehadiran pers memberi cermin bagi pemerintah sektor mana yang berjalan baik, dan sektor mana yang masih lemah. Kritik melalui pemberitaan harusnya dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.
Sayangnya, di banyak kesempatan, jurnalis justru dipersepsikan sebagai lawan. Bahkan, ada kalanya mereka berhadapan langsung dengan tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi. Situasi ini tidak hanya merugikan insan pers, tetapi juga masyarakat luas yang berhak atas informasi.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa kritik bukanlah musuh pembangunan. Transparansi dan keterbukaan justru memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik. Yang berbahaya justru ketika masyarakat dicekoki informasi bohong (hoaks), sementara kritik yang berdasar pada fakta dipinggirkan atau bahkan ditekan.
Jurnalis sejati tidak bekerja untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk memastikan masyarakat memperoleh gambaran utuh tentang jalannya pemerintahan. Itu sebabnya, yang harus diperangi bukanlah kritik, melainkan berita bohong yang merusak.
Apabila pemerintah mampu menempatkan pers sebagai mitra, maka setiap kritik yang muncul bisa menjadi alarm dini sebuah peringatan yang menyelamatkan, bukan menghancurkan. Karena pada akhirnya, demokrasi hanya bisa tumbuh sehat ketika kebenaran boleh disuarakan, tanpa takut dibungkam.
Dan di situlah jurnalis berdiri: menyuarakan kebenaran, meski berisiko berbenturan dengan kekuasaan. Sebab, membungkam suara pers sama saja dengan membungkam suara rakyat.
penulis : Ketua Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Aceh
