Pidie Jaya. Tribuneindonesia.Com
Penebangan pohon “demi keindahan” oleh pemerintah daerah, harus menjadi langkah terakhir setelah mempertimbangkan semua dampak dan alternatif yang ada. Penting untuk mencari solusi yang seimbang antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan penataan kawasan pusat perkantor bupati dengan menebang sejumlah pohon di halaman depan gedung, pada Selasa pagi, 15/07/2025.
Penebangan pohon ini dilakukan sebagai langkah sebagai bagian dari upaya menjaga kerapian dan estetika lingkungan kantor yang selama ini mulai terlihat kumuh dan kurang tertata kerena wajah pusat pemerintahan telah tertutup oleh pohon.
Diketahui, area depan kantor bupati telah lama dipenuhi oleh pepohonan dengan ranting menjuntai dan dedaunan berserakan, yang menimbulkan kesan semrawut serta mengganggu pandangan ke arah bangunan utama.
Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, SKM, MPH menjelaskan bahwa penertiban ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk perawatan dan revitalisasi area strategis kantor pemerintahan.
“Kita ingin menciptakan wajah kantor yang lebih rapi, bersih, dan tertata. Penebangan ini juga memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan pengunjung serta pegawai,” ujar Sekda.
Bukan Penggundulan, Tapi Penataan
Munawar menegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan penggundulan lahan secara liar. Pihaknya telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan akan melakukan penanaman ulang dengan jenis pohon yang lebih terkontrol dan estetis.
“Sebagian pohon yang ditebang akan diganti dengan tanaman hias atau pepohonan rindang yang lebih tepat, agar kawasan ini tetap hijau namun tetap tertata,” jelasnya.
Respons Publik dan Harapan ke Depan Meski sempat menuai beragam reaksi, sebagian masyarakat mendukung langkah ini, dengan harapan kantor bupati sebagai ikon pusat pemerintahan Pidie Jaya tampil lebih representatif.
Warga berharap penataan tersebut juga disertai perbaikan trotoar, drainase, dan fasilitas publik lainnya di sekitar area kantor, karena sebelumnya terkesan terabaikan.
Kegiatan ini akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, untuk memastikan proses penertiban berjalan aman dan sesuai prosedur, dan tidak menggangu pelayanan publik dan aktifitas para ASN serta mobilitas masyarakat. ( samsul )
