Jakarta | Tribuneindonesia.com
Sebagai langkah strategis, Ditjen AHU turut berperan dalam usulan rekonstruksi anggaran yang diajukan Kemenkum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi prioritasnya. Ditjen AHU tetap memaksimalkan kinerja di tengah kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Jumat (14/02/25).
Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Eddy Hiariej menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan utama setiap unit di Kemenkum, termasuk Ditjen AHU. Langkah ini mencakup evaluasi mendalam terhadap program dan kegiatan untuk memastikan alokasi anggaran yang efektif dan sesuai prioritas.
“Ditjen AHU menjadi salah satu unit eselon I yang berkontribusi dalam pelaksanaan tiga program utama, yaitu program pembentukan regulasi, program penegakan dan pelayanan hukum, serta program dukungan manajemen,” ujar Eddy dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI terkait Penetapan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Kamis (13/02) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Diketahui, dalam rekonstruksi anggaran Kemenkum yang diusulkan sebesar Rp. 3.388.313.122.000, Ditjen AHU akan memanfaatkan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai unit yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, Ditjen AHU menitikberatkan efektivitas anggaran pada penyediaan layanan administrasi hukum yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Wamenkum juga menambahkan bahwa Kemenkum mendukung pelaksanaan RPJMN 2025 – 2029 melalui Prioritas Nasional Nomor 1 dan 7 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 64.026.812.000 untuk menyelesaikan 14 output prioritas nasional. Beberapa output tersebut melibatkan Ditjen AHU, seperti peningkatan layanan administrasi hukum dan penegakan regulasi terkait perdata dan kewarganegaraan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa Komisi XIII menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2026 terhadap kementerian/lembaga mitra kerja.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan tidak boleh mengurangi efektivitas program serta harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami mendukung penuh langkah Ditjen AHU dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin baik,” jelas Willy.
Sebagai informasi, dari total pagu Kemenkum sebesar Rp. 5.066.600.725.000, efisiensi belanja diusulkan sebesar Rp. 1.678.287.603.000 atau 33,12%. Ditjen AHU akan memastikan bahwa penggunaan anggaran hasil rekonstruksi tetap sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan, untuk mendukung pelayanan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat. (*-Talia)
