TAKENGON | Tribune Indonesia.com – Pernyataan seorang oknum karyawan perusahaan pembiayaan (finance) di Takengon yang memplesetkan nama Bupati Aceh Tengah, Hailli Yoga, menuai kecaman dari berbagai kalangan. Ucapan tersebut dinilai telah melukai perasaan masyarakat Gayo karena dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.
Chaidir Toweren Ketua Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Aceh menilai pernyataan yang terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial itu tidak pantas disampaikan oleh siapa pun, terlebih oleh seseorang yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah Aceh Tengah.
Dalam video yang beredar, oknum tersebut terdengar memplesetkan nama Bupati Aceh Tengah dengan sebutan
“Hailli Ogoh”. Dalam bahasa Gayo, khususnya di wilayah Takengon, kata “ogoh” memiliki arti “bodoh”, sehingga ucapan tersebut dipandang sebagai bentuk penghinaan.
Menurutnya, ucapan tersebut tidak hanya menyerang pribadi kepala daerah, tetapi juga berpotensi menyinggung perasaan masyarakat Aceh Tengah. Pasalnya, Hailli Yoga merupakan bupati pilihan rakyat yang terpilih melalui proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan telah dilantik untuk memimpin Aceh Tengah pada periode 2024–2029.
“Bupati adalah ikon sebuah daerah. Ketika seorang kepala daerah dihina dengan kata-kata yang merendahkan, tentu hal itu juga melukai harga diri masyarakat yang memilih dan mendukungnya,” ujar Ketua PJS Aceh dalam keterangannya, Rabu (11/03/2026).
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dianggap sepele, terlebih karena pernyataan itu telah menyebar luas di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Atas nama pribadi dan masyarakat Gayo di perantauan, pihaknya meminta agar oknum yang melontarkan kata-kata tersebut segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna mempertanggungjawabkan ucapannya di ruang publik.
Selain itu, ia juga meminta pihak manajemen perusahaan pembiayaan tempat oknum tersebut bekerja untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
“Sebagai karyawan yang bekerja di Aceh Tengah, tentu harus menghormati adat, budaya, serta pemimpin daerah. Oleh karena itu kami berharap pimpinan perusahaan dapat bersikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya. (Wen uken)
