BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumut dan Sumbar, 26 November lalu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD), kembali memboyong sejumlah pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, untuk meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak di Aceh, Kamis (18/12/2025).
Para pejabat dari Jakarta yang hadir antara lain
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU A. Adi Umar Dani, S.T., M.T,
Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya: Widjayanto, Perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Nurdin, Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, ST., MT, Kepala BWS Sumatera 1: Ir. Asyari, S.T., M.T., M.M., Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Iswanto, S.T., M.Si., serta ikut hadir Kepala Bapeda Kabupaten Bireuen.
Awalnya para pejabat dan rombongan dari dua kementerian tersebut, dijamu sarapan pagi di kediaman HRD Komplek Meuligoe Residen Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen.
Usai sarapan, HRD bersama para pejabat dari Kemen PU dan Kemen PKP serta rombongan, meninjau erosi Krueng Peusangan dan permukiman penduduk yang sudah hilang hanyut dibawa arus sungai saat banjir bandang dan longsor di Desa Bale Panah, Kecamatan Juli, Bireuen.
Selanjutnya meninjau Bendungan Pante Lhoong Krueng Peusangan dan Water Intak PDAM Krueng Peusangan yang hancur diterjang banjir dan longsor di Desa Beunyot, Kecamatan Juli. Setelah itu, HRD dan rombongan meninjau ruas jalan longsor di lintas nasional Bireuen-Takengon Km 22 dengan melintasi jembatan Teupin Mane yang sebelumnya juga putus diterjang banjir.
Usai dari Kecamatan Juli, anggota DPR RI dua periode ini dan rombongan, menuju ke Desa Pante Lhoong, Kecamatan Peusangan yang juga hancur lebur diterjang banjir bandang 26 November lalu. Rumah-rumah di desa tersebut terlihat hancur dan masih tertimbun lumpur bekas banjir.
Selanjutnya HRD juga meninjau SMK Negeri 1 Peusangan yang rusak berat dan masih tertimbun lumpur. Seterusnya menuju Desa Kapa menemui para pengungsi korban banjir dan meninjau Bendungan Karet yang rusak berat serta erosi sungai yang sangat ganas.
Setelah itu bergerak ke Jembatan Bailey di jalur alternatif Bireuen-Lhokseimawe, kawasan Desa Teupin Reudeup Kecamatan Peusangan Selatan. Jembatan tersebut sebelumnya juga putus dihantam banjir dan kini sudah tersambung kembali.
Usai shalat Dhuhur, HRD dan rombongan Kementerian PU dan Kementerian PKP, melanjutkan perjalanan ke Samalanga meninjau Pesantren Mudi Mesjid Raya dan Pesantren Ummul Ayman serta melihat erosi sungai Krueng Batee Iliek.
“Alhamdulillah, hari ini saya membawa para mitra untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, baik kerusakan berat maupun kerusakan ringan yang perlu segera ditangani. Ada penanganan yang menggunakan skema tanggap darurat, ada pula yang melalui skema rehabilitasi. Tentu seluruhnya membutuhkan perencanaan dan desain yang matang,” kata HRD.
Sebutnya, insya Allah, apa yang telah ditinjau akan segera ditindaklanjuti. Proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan secara bersamaan agar penanganannya bisa lebih cepat.
Terlebih lagi, persoalan PDAM Krueng Peusangan di Kecamatan Juli, sangat krusial karena menjadi nadi sumber air bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Seluruh pasokan air bergantung pada sistem ini. Karena itu, kami mendorong agar penanganannya dipercepat supaya distribusi air bersih ke masyarakat tidak terhambat.
Kami juga akan meninjau kembali apabila memang diperlukan penanganan darurat lainnya, termasuk kemungkinan menghadirkan jembatan sementara atau infrastruktur pendukung air bersih di wilayah Bireuen.
Terkait penanganan warga, tentu semuanya mengikuti arahan Presiden serta koordinasi dengan para mitra. Jika kawasan tersebut dinilai rawan dan membahayakan penduduk, maka relokasi harus dilakukan. Kita harus mencari lahan yang aman untuk membangun rumah baru bagi warga. Tidak mungkin membiarkan masyarakat tetap tinggal di lokasi yang berisiko tinggi. Itu tidak memungkinkan.
Karena itu, skema penanganan ini perlu dibahas bersama pemerintah pusat. Apakah memungkinkan penganggaran untuk pengadaan tanah terlebih dahulu. Sebab saudara-saudara kita yang terdampak ini ada yang kehilangan rumah sekaligus tanahnya, bahkan ada yang tidak lagi memiliki lahan sama sekali. Maka perlu skema pembiayaan yang jelas, dimulai dari pengadaan tanah, kemudian pembangunan rumah.
Jika pemerintah pusat belum dapat menganggarkan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan lahan bagi pembangunan rumah warga yang terdampak bencana. Dengan kondisi seperti ini, kami berharap ada terobosan kebijakan baru agar pemerintah pusat dapat menganggarkan pengadaan tanah dan rumah bagi warga.
“Bendungan ini juga merupakan urat nadi bagi para petani. Sektor pertanian sangat bergantung pada keberlangsungan bendungan ini, dan tentu penanganannya menjadi tanggung jawab APBN. Karena itu, hari ini kami membawa mitra untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menentukan skema penanganan yang paling cepat dan tepat, agar kehidupan petani tidak terhambat akibat bencana,” pungkas HRD. (Ferizal Hasan)
