Bireuen/Tribuneindonesia.com
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menilai meningkatnya penderitaan rakyat di berbagai daerah merupakan dampak langsung dari krisis tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lemahnya pemberantasan korupsi. Maraknya praktik ilegal logging dan tambang ilegal disebut telah memperparah kerusakan lingkungan serta memicu bencana berulang yang kini dirasakan masyarakat luas.
Menurut Arizal Mahdi, banjir dan longsor yang terjadi hampir di berbagai wilayah tidak lagi dapat dipandang semata sebagai bencana alam. Ia menegaskan, kerusakan daerah aliran sungai, pembalakan liar, serta eksploitasi tambang tanpa kendali telah menciptakan bencana struktural akibat kelalaian dan pembiaran kebijakan.
“Ketika hutan dirusak dan tambang ilegal dibiarkan, maka banjir bukan lagi peristiwa alam semata, melainkan konsekuensi dari kegagalan tata kelola. Dalam kondisi ini, rakyat kecil selalu menjadi korban pertama,” ujar Arizal Mahdi.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang menempatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan negara.
“Indonesia bukan kekurangan rencana, tetapi kekurangan keberanian dalam menjalankan rencana itu sendiri. Selama praktik ilegal dan korupsi masih merajalela, RPJP dan RPJM hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa makna substantif bagi rakyat,” tegasnya.
Arizal Mahdi juga menyoroti korupsi sebagai akar persoalan yang melumpuhkan sistem pemerintahan. Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan penegakan hukum, membajak kebijakan publik, serta menciptakan ruang aman bagi pelaku kejahatan lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat di berbagai daerah terdampak bencana masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan hunian layak, lambannya pemulihan pascabencana, hingga minimnya transparansi data kerusakan dan kerugian. Kondisi ini dinilai memperkuat persepsi bahwa negara belum sepenuhnya hadir melindungi rakyat pada saat krisis.
Arizal Mahdi menegaskan, kritik dan suara publik tidak seharusnya dibingkai sebagai upaya menciptakan konflik atau adu domba. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari kontrol demokrasi agar penyelenggaraan negara tetap berada pada rel konstitusional dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Negara harus kembali pada tujuan dasarnya: melindungi rakyat dan menjaga alam. Tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, penderitaan rakyat akan terus berulang dan risiko bencana semakin besar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas pandangan dan kritik yang disampaikan tersebut.(Mh)
