Langsa | TribuneIndonesia.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa menggelar forum dengar pendapat yang dirangkai dengan silaturahmi bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan organisasi pers. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik serta menyerap aspirasi terkait dinamika pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan berbagai elemen strategis, di antaranya Zulfadli selaku Ketua LSM Perintis Aceh, M. Amrizal (Tgk. Maop) penasihat LSM LAKi Langsa, Chaidir Toweren Ketua Persatuan Wartawan Kota Langsa (PERWAL), serta Sumardi dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Aceh. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Langsa, Darma Putra, SP, dalam sambutannya menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, LSM, dan insan pers harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Forum ini bukan sekadar ruang silaturahmi, tetapi menjadi wadah strategis untuk membangun komunikasi dua arah yang konstruktif. Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif, khususnya terkait kualitas pelayanan publik, konsistensi implementasi kebijakan, serta keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah. Isu transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan utama, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Zulfadli menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan, agar forum semacam ini tidak berhenti pada tataran wacana. Sementara itu, Chaidir Toweren menyoroti urgensi keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Senada, Sumardi menilai forum ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil. Namun, ia mengingatkan agar forum dialog semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Para peserta berharap, kegiatan dengar pendapat tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terbangun lebih harmonis, produktif, dan berorientasi pada pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan di Kota Langsa. (M)
