SABANG/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud (HRD), menegaskan pentingnya keterbukaan dan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan di Kota Sabang. Hal itu dikatakan HRD saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sabang, Selasa (28/04/2026).
Kunjungan kerja HRD ke Sabang dalam rangka meninjau beberapa infrastruktur, diantaranya meninjau Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, peninjauan longsoran ruas jalan dari Balohan ke Anoi Itam akibat bencana alam Hidrometeorologi di dekat Pelabuhan Balohan, serta meninjau Pelabuhan CT3 sebagai Multipurpose terminal yang sedang dipersiapkan sebagai shorebase migas blok Andaman serta objek kerjasama Indonesia dengan India.
Saat melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur tersebut, HRD turut didampingi Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkarnaen serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKS Sabang memohon kepada HRD untuk memperjuangkan anggaran dari Pemerintah Pusat guna perbaikan jalan longsor dan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan Pelabuhan bebas Sabang serta pelabuhan CT3.
“Kita masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat untuk pengembangan berbagai infrastruktur untuk kemajuan Pulau Sabang yang merupakan jalur perdagangan internasional,” harap Iskandar.
Sementara itu, HRD mengaku siap memperjuangkan anggaran untuk mengembangkan peluang investasi melalui optimalisasi pengelolaan pelabuhan bebas Sabang.
Menurutnya, pemerintah pusat harus jujur dan transparan dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah paling barat Indonesia itu.
“Saya selaku wakil rakyat hari ini dituntut untuk mengawasi program-program pemerintah pusat, terutama persoalan yang sedang dihadapi Kota Sabang. Kita harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar HRD.
Ia juga mendorong adanya terobosan baru yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Mari sama-sama kita cari terobosan demi kemajuan Sabang. Dalam hal ini, kita tidak bisa berbeda pandangan. Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
HRD bahkan menyatakan kesiapan dirinya untuk mengawal berbagai program pemerintah pusat agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.
“Saya siap mengawal kinerja pemerintah pusat dalam pemenuhan kepentingan masyarakat, khususnya di Sabang,” pungkasnya. (*)
