Teks Foto : HRD didampingi Keuchik Desa Kapa, Evendi dan Nanda Rizka (Abi Nanda) Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, saat menemui pengungsi di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Bireuen.
BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Menjelang bulan suci Ramadhan, penderitaan korban banjir dan longsor di Bireuen belum juga berakhir. Lebih dari sebulan pascabencana, warga masih bertahan di tenda darurat, meunasah, dan masjid tanpa kepastian tempat tinggal layak. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah justru dinilai lamban dan tidak berpihak pada korban dengan mengambil sikap tidak mengurus Hunian Sementara ke Pemerintah Pusat.
Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bupati Bireuen H, Mukhlis yang tidak mengusulkan Hunian sementara (Huntara) kepada korban banjir bandang di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bireuen, saat ditanyakan wartawan dalam konferensi pers di Pendopo, Rabu (31/12/2025).
Masyarakat mendesak pemerintah segera membangun Hunian Sementara (Huntara) sebagai solusi kemanusiaan. Namun harapan warga itu berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati Bireuen, Mukhlis, yang menyebut korban banjir menolak pembangunan Huntara. Faktanya, rata-rata pengungsi sudah tidak betah di pengungsian dan membutuhkan hunian yang layak.
Sebagai contoh, pengungsi di Desa Kapa Kecamatan Peusangan yang masyarakatnya masih hidup di tenda-tenda yang tidak layak.
“Kami butuh sedikitnya 20-30 unit Huntara. Warga sudah terlalu lama hidup di tenda dan meunasah. Ramadhan sudah dekat, tapi pemerintah seolah menutup mata,” ujar Keuchik Desa Kapa, Evendi, Senin (5/1/2026).
Evendi menegaskan, pihak desa telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap (Huntap). Namun hingga kini, tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.
“Daerah lain bisa membangun Huntara, kenapa di Bireuen malah ditolak? Apakah perhatian baru akan datang kalau Presiden turun langsung ke desa kami?” sindir Evendi.
Pasca banjir dan longsor, hampir seluruh rumah warga Desa Kapa tertimbun lumpur. Sebagian rusak berat, bahkan ada yang tidak bisa dihuni sama sekali. Kondisi ini membuat warga semakin tertekan, terlebih menghadapi bulan suci Ramadhan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), secara tegas menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menolak pembangunan Huntara. Ia menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi memperpanjang penderitaan korban bencana.
“Pernyataan Bupati sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Silakan turun ke semua lokasi pengungsian, jangan hanya satu titik. Hampir semua korban banjir dan longsor di Bireuen meminta Huntara sambil menunggu hunian tetap,” tegas HRD.
HRD menekankan bahwa pembangunan Huntara tidak menggugurkan hak korban untuk mendapatkan hunian tetap (Huntap). Menurutnya, anggapan Huntara menghambat Huntap adalah keliru dan menyesatkan.
“Huntap butuh proses panjang. Sementara rakyat tidak bisa disuruh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tinggal di tenda. Ini logika sederhana dan soal kemanusiaan,” katanya.
Ia menilai Huntara sangat mendesak sebagai solusi sementara, terutama untuk menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, agar masyarakat dapat beribadah dengan layak dan bermartabat.
“Kasihan rakyat kita. Sudah sebulan lebih tidak punya rumah, masih tidur di tenda, meunasah, dan masjid. Apakah pemerintah daerah rela membiarkan kondisi ini terus berlarut?” ujar HRD dengan nada keras.
HRD bahkan menyatakan siap memperjuangkan Huntara di Bireuen meskipun tanpa permohonan dari Bupati. Ia membuka jalur langsung bagi para keuchik dan masyarakat terdampak bencana.
“Jika Bupati tetap bersikukuh tidak mau memproses huntara, para keuchik bisa langsung mengusulkan pembangunannya ke pemerintah pusat melalui saya di DPR RI, asalkan ada lahan yang aman dan layak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya masyarakat di Bireuen dapat tinggal di hunian sementara yang jauh lebih layak dibandingkan hidup di tenda” tegasnya.
HRD mengingatkan bahwa pengalaman rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004 menunjukkan pembangunan rumah permanen membutuhkan waktu lama.
“Tidak masuk akal jika rakyat dipaksa bertahan di tenda selama satu atau dua tahun. Huntara adalah solusi kemanusiaan, bukan pilihan politik,” katanya.
Ia pun mendesak Bupati Bireuen untuk meninjau ulang dan meralat pernyataannya agar tidak memperburuk penderitaan korban bencana.
“Ramadhan sudah di depan mata. Ini bukan soal gengsi pejabat, bukan soal politik. Ini soal nyawa, martabat, dan kemanusiaan,” pungkas HRD. (*)
