Medan | Tribuneindonesia.com
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali mendapat sorotan positif atas langkah seriusnya membangun daerah-daerah terpencil di provinsi ini. Apresiasi disampaikan Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Pemerintah (LPKP) Sumatera Utara, Fajar Trihatya, S.E., yang menyebut kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan terpinggirkan.
Dalam pernyataannya kepada media pada Selasa, 20 Mei 2025 di Medan, Fajar menilai pendekatan pembangunan yang dilakukan Gubernur Bobby bukanlah sekadar janji politik, melainkan implementasi langsung dari visi keadilan sosial.
“Gubernur Bobby menunjukkan keberanian dan visi kepemimpinan yang kuat. Dia tidak hanya memoles pusat kota, tapi benar-benar turun ke desa-desa yang selama ini dilupakan. Ini bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan,” tegas Fajar.
Fajar menyebut sejumlah program strategis yang kini mulai berjalan di daerah-daerah pelosok, seperti pembangunan jalan antarkecamatan, penyediaan air bersih, dan akses internet desa. Desa-desa seperti Sionggang, Parmonangan, dan Simangambat disebutnya kini mulai merasakan dampak langsung dari pembangunan yang digalakkan Pemprov Sumut.
“Dulu jalan-jalan ke sana rusak parah, sulit dilalui. Sekarang sudah mulai diperbaiki. Ini sangat berarti bagi mobilitas masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan petani yang selama ini kesulitan menjual hasil panen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa pembangunan tidak hanya harus menyentuh fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Ia menyebut konektivitas yang baik akan membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Kalau anak-anak tak perlu berjalan kaki belasan kilometer ke sekolah dan warga mudah membawa hasil panen ke pasar, maka perubahan sosial akan terjadi. Ini esensi pembangunan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Fajar juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, warga desa tidak boleh hanya jadi penonton, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaksana dan pengawas di lapangan.
“Pembangunan akan lebih efektif dan terjaga bila masyarakat punya rasa memiliki. Tenaga kerja lokal harus diutamakan, begitu juga dengan pelibatan mereka dalam pengawasan dan monitoring,” katanya.
Tak hanya dari LPKP Sumut, dukungan terhadap program-program pembangunan daerah terpencil juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi lintas agama. Rukun Komunitas Lintas Agama (RKLA) turut menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan yang dijalankan Gubernur Bobby.
“Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting. RKLA siap menjadi jembatan komunikasi agar Sumatera Utara semakin damai dan sejahtera,” ucap Fajar yang juga aktif di forum lintas komunitas tersebut.
Sebagai penutup, Fajar menegaskan bahwa LPKP Sumut akan terus berada di garis depan dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia memastikan pihaknya siap memberi dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat dan juga tidak akan ragu memberi kritik konstruktif demi kemajuan bersama.
“Untuk hal-hal positif seperti ini, kami di LPKP akan berdiri di belakang pemerintah. Tapi kami juga siap menjadi mitra kritis demi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.(ilham)
