BIREUEN |Tribuneimdonesia.com.
Polemik penolakan kenaikan Tunjangan transportasi anggota DPRK oleh Bupati Bireuen, Kedua belah pihak stop saling tuding di media kalau mau Bireuen maju dan bermartabat Selasa 1 April 2025
Hal itu langsung di sampaikan Tgk H Jalaluddin H Mukhtar, Ketua Dewan Syura DPD FPI Aceh sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah Bale Habib.
Kata Tgk. H.Jalaluddin jika antara anggota DPRK dan Bupati Bireuen saling tuding di media, jelas apa yang di perdebatkan di media akan di baca oleh publik terutama masyarakat bireuen, yang berefek akan bernilai negatif citra untuk Perwakilan Rakyat(Anggota dewan) dan Kepala daerah (Bupati Bireuen) apalagi kedua belah pihak baru di Lantik di ambil sumpah jabatan nya seharusnya bekerjalah dengan baik untuk kepentingan dan kemajuan Bireuen.
Jika ada permasalahan di internal bahas di internal saja jangan terburu buru di publikasi di media, selesaikan secara Arif dan bijaksana karena kami sebagai masyarakat Bireuen, justru ingin menilai kemajuan Bireuen ini dari anggota dewan dan Bupati Bireuen jika keduanya saling balas pantun di media kapan kerjanya untuk masyarakat Bireuen ? Jangan jadikan perdebatan kedua belah pihak menjadi penilaian negatif bagi masyarakat Bireuen, tujuan masyarakat Bireuen memilih Anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen agar Bireuen lebih baik sebelum nya.
Yang kami butuhkan bagaimana nasib Bireuen menjadi maju kedepan nya dan Kabupaten Bireuen ada perubahan nya serta masyarakat Bireuen bisa lebih sejahtera, pungkas Tgk. H.Jalaluddin (Adi S)
