Banjir Berulang di Sumatra Picu Alarm HAM atas Tanggung Jawab Negara

- Editor

Senin, 22 Desember 2025 - 01:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumatra, Indonesia/Tribuneindonesia.com

Banjir yang kembali melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memunculkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia. Bencana yang terjadi berulang kali di wilayah yang sama dinilai tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai akibat dari kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan negara.

Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menyatakan bahwa banjir telah menjadi tragedi yang dapat diprediksi. Menurutnya, ketika negara membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung dan mengabaikan peringatan ilmiah, maka negara turut bertanggung jawab atas penderitaan warga.

“Banjir yang berulang, korban yang terus bertambah, dan wilayah yang sama kembali terendam menunjukkan adanya kelalaian struktural. Ini bukan lagi soal hujan, tetapi soal kebijakan,” ujar Arizal.

Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan hulu sungai di Sumatra mengalami deforestasi masif akibat pembalakan liar, ekspansi perkebunan, serta aktivitas pertambangan. Hilangnya tutupan hutan telah melemahkan fungsi alam sebagai pengendali air, sehingga curah hujan yang sebelumnya dapat diserap kini berubah menjadi banjir bandang.

Kesaksian warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan pola yang konsisten. Banyak masyarakat menyebut bahwa intensitas hujan tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun dampaknya kini jauh lebih menghancurkan. Rumah rusak, lahan pertanian hilang, anak-anak kehilangan akses pendidikan, dan ribuan warga terpaksa mengungsi dalam kondisi tidak layak.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas hidup, rasa aman, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ketika risiko bencana telah diketahui, tetapi tidak dicegah, dan dampaknya terus menimpa kelompok yang sama, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM melalui pembiaran.

Baca Juga:  Api Turun ke Tebing, Tim Gabungan Terkendala Alat! Kebakaran Lonobi Sulit Dijangkau

Arizal juga menyoroti sikap negara yang kerap menutup diri terhadap bantuan kemanusiaan internasional saat bencana terjadi. Menurutnya, dalam situasi darurat kemanusiaan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan politik dan citra negara.

“Kedaulatan sejati tidak diukur dari menolak bantuan, tetapi dari kemampuan negara menyelamatkan rakyatnya,” tegasnya.

Banjir berulang ini juga mencerminkan ketimpangan struktural antara pusat kekuasaan dan wilayah di luar Pulau Jawa. Keputusan eksploitasi sumber daya alam banyak ditentukan dari pusat, sementara risiko ekologis dan korban kemanusiaan ditanggung oleh masyarakat di daerah. Ketimpangan ini memperdalam rasa ketidakadilan dan memperkuat krisis kepercayaan publik terhadap negara.

Dampak kerusakan hutan di Sumatra tidak hanya bersifat lokal. Sebagai bagian dari ekosistem hutan tropis dunia, degradasi lingkungan di Indonesia turut berkontribusi terhadap krisis iklim global. Dalam konteks internasional, kegagalan negara melindungi lingkungan hidup semakin dipandang sebagai isu hak asasi manusia lintas batas.

Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku perusakan hutan, pemulihan daerah aliran sungai, serta kebijakan mitigasi bencana yang berorientasi pada keselamatan manusia.

“Hujan tidak bisa kita cegah,” kata Arizal, “tetapi bencana adalah hasil dari pilihan. Selama kerusakan lingkungan dibiarkan dan akuntabilitas dihindari, hujan akan terus berubah menjadi tragedi kemanusiaan.”( mahdi)

Berita Terkait

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci
BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues
Perkuat Harmoni Antarumat Beragama, Kapolres Bireuen Bangun Sinergi dengan Jemaat Gereja Methodist
Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “
HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik
Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung
Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol
Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:27

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci

Minggu, 22 November 2026 - 10:35

BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues

Minggu, 22 November 2026 - 09:04

Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “

Minggu, 22 November 2026 - 08:49

HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik

Minggu, 22 November 2026 - 05:43

Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00

Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 12:55

Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Bireuen: Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini untuk Wujudkan Generasi Bebas Stunting

Berita Terbaru

TNI dan Polri

Kodaeral VIII Tutup Pelatihan KKRI bagi 50 Siswa SMA/SMK Bitung

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:26

Pemerintahan dan Berita Daerah

Bukan Sekadar Pembangunan, Pemko Langsa Matangkan RTRW untuk Masa Depan Kota

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:39