Manado | Tribuneindonesia.com – Kehadiran Ketua PWI Kota Bitung, Muaz Taizar Basalamah, merupakan salah satu langkah memperkuat keorganisasian dalam gelaran Sosialisasi Surat Edaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/26).
Langkah aktif Ketua PWI Kota Bitung tersebut mempertegas komitmen jajaran pengurus kabupaten/kota dalam mengawal penertiban administrasi dan penyamaan persepsi organisasi di Sulawesi Utara.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri atas Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Lopatty (Maemosa) dan Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., yang tampil sebagai narasumber bersama Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Selain itu, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Forum yang difokuskan untuk menyampaikan dan menyelaraskan pemahaman atas regulasi Pengurus Pusat PWI ke seluruh tingkatan daerah agar tata kelola organisasi berjalan seragam tanpa ada perbedaan antardaerah.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si menegaskan peran sentral pers dalam mengawal demokrasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta menjadi jembatan informasi masyarakat.
Sinergi antarelemen menjadi poin utama yang disuarakan pemerintah daerah.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,”
ujar Suak.
Melalui fasilitas Kesbangpol, Pemprov Sulut berkomitmen mendampingi PWI Sulut beserta jajaran kabupaten/kota agar tumbuh menjadi wadah profesi yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kedisiplinan regulasi diyakini mampu mendorong lahirnya karya jurnalistik bermutu.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,”
katanya.
Penyampaian Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 tentang Penertiban Administrasi Keanggotaan pun mendapat perhatian penuh dari para pimpinan PWI daerah, termasuk perwakilan Bitung.
Suak mengingatkan pentingnya perlindungan bagi insan pers yang sah.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,”
tegasnya.
Aturan pembatasan masa jabatan pimpinan pengurus dan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) diposisikan sebagai langkah krusial untuk menjaga integritas keanggotaan di seluruh wilayah Sulut.
Sesi pemaparan menghadirkan narasumber utama yakni Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si bersama Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka, serta didampingi jajaran pengurus PWI Sulut.
Usai jeda makan siang, kegiatan berlanjut ke sesi kedua yang membahas detail teknis sinkronisasi data keanggotaan, aturan konferensi daerah, serta penegasan masa berlaku KTA dan pembatasan masa jabatan.
Rangkaian acara diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh jajaran pengurus dan narasumber, dilanjutkan penyerahan Sertifikat Orientasi OKK PWI Provinsi Sulut Tahun 2026 oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado. (∗-talia)













