KUALA TUNGKAL, TRIBUNEINDONESIA.COM – Upaya memperkuat arah pembaruan sistem pemidanaan sekaligus mendorong pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan sosial mulai diperkuat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Pidana Kerja Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kuala Tungkal, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Kegiatan strategis lintas lembaga tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Joni Mauludin Saputra, S.H., M.H., Kajari Tanjung Jabung Barat Mohammad Ridwan Bugis, S.H., M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi Dwi Santosa, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., serta Kalapas Kelas IIB Kuala Tungkal Iwan Darmawan, A.Md.IP., S.H., M.Si.
Turut hadir jajaran pejabat Polres Tanjung Jabung Barat, Kodim 0419/Tanjab, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, serta sekitar 30 peserta undangan.
PIDANA KERJA SOSIAL, PENDEKATAN HUKUM YANG MENGUTAMAKAN PEMBINAAN
Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pidana kerja sosial.
Menurutnya, kesepakatan ini diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, membangun kembali jati diri yang positif, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali dan diterima di tengah kehidupan masyarakat.
Bupati juga berharap kerja sama lintas lembaga tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui koordinasi dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi pembinaan serta kehidupan sosial masyarakat.
KAPOLRES: SINERGI PENEGAK HUKUM HARUS DIKUATKAN
Sementara itu, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial.
Ia berharap nota kesepakatan tersebut dapat menjadi landasan koordinasi dan kolaborasi yang lebih terarah sehingga implementasi kebijakan pidana kerja sosial dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya tanggung jawab sosial, memperkuat proses pembinaan, serta membuka ruang reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab.
KOMITMEN BERSAMA, BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan penampilan hadrah oleh warga binaan Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal, kemudian dilanjutkan laporan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, sambutan Bupati, serta penandatanganan Nota Kesepakatan Pidana Kerja Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Seluruh rangkaian acara berakhir sekitar pukul 12.20 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah koordinasi antarlembaga dalam mendukung kebijakan pemidanaan yang tidak hanya memperhatikan aspek penegakan hukum, tetapi juga pembinaan, tanggung jawab, dan kesempatan bagi pelaku untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pidana kerja sosial tidak hanya diukur dari terlaksananya sebuah kesepakatan, tetapi juga dari konsistensi penerapan aturan, pengawasan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
TRIBUNEINDONESIA.COM
Ditulis: Apriandi, Tj., C.JI., C.LWI
Sumber informasi: Humas Polres Tanjung Jabung Barat.













