SUBULUSSALAM TRIBUNEINDONESIA.COM Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Tahun Anggaran 2026 di Kota Subulussalam mulai mendapat perhatian serius. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Inspektorat memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola anggaran pendidikan guna mencegah kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan sekolah.







Berdasarkan pantauan wartawan Tribune Indonesia, kegiatan sosialisasi pemeriksaan penggunaan Dana BOS tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Subulussalam, Kompleks Perkantoran. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, Nasrul Padang, Manajer BOS yang baru, Ismail Husaini Berutu, serta perwakilan Inspektorat, Irwandi. Turut hadir para kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
Dalam arahannya, Nasrul Padang menegaskan bahwa pembenahan pengelolaan Dana BOS tidak boleh hanya menjadi wacana. Diperlukan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan secara berkelanjutan agar setiap penggunaan anggaran benar-benar sesuai ketentuan.
Ia bahkan mendorong agar pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.
“Kita sama-sama membenahi, sama-sama memperbaiki, dan saling berkoordinasi. Ke depan, kita menginginkan adanya pemeriksaan dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Jangan sampai persoalan baru diketahui setelah menjadi masalah. Karena itu, pembinaan sejak awal sangat penting,” demikian inti arahan Nasrul Padang.
Nasrul juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak menganggap remeh penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan yang menggunakan Dana BOS wajib dilengkapi dokumen administrasi, bukti transaksi, serta dokumentasi kegiatan yang jelas.
Menurutnya, ketelitian dalam administrasi merupakan bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan pemeriksaan.Inspektorat soroti kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran
Sementara itu, perwakilan Inspektorat, Irwandi, memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di sekolah.
Dalam pemaparannya, ia mengingatkan bahwa persoalan administrasi dan ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi merupakan hal yang harus menjadi perhatian serius, termasuk berkaitan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan atau belanja yang dilaksanakan sekolah harus terlebih dahulu tercantum dalam dokumen perencanaan. Jangan sampai anggaran sudah direalisasikan, tetapi kegiatan tersebut tidak memiliki dasar atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
“Perencanaan harus disiapkan dengan baik sejak awal. Jangan sampai ketika kegiatan sudah dilaksanakan, ternyata tidak tercantum dalam perencanaan. Hal seperti ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” demikian penekanan dalam materi yang disampaikan.
Irwandi juga mengingatkan bahwa pertanggungjawaban keuangan bukan sekadar menyusun laporan di atas kertas. Seluruh transaksi harus benar-benar terjadi, memiliki bukti yang sah, dan saling berkaitan antara buku kas, buku pembantu, dokumen pembayaran, serta bukti pendukung lainnya.
Ia menegaskan bahwa tidak semua kegiatan yang dianggap bermanfaat secara sosial otomatis dapat dibiayai menggunakan Dana BOS. Seluruh penggunaan anggaran wajib berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.Menejer bos baru diminta perkuat pemahaman pengelolaan sekolah
Dalam kesempatan yang sama, Manajer BOS yang baru, Ismail Husaini Berutu, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan tugas dan tanggung jawab sekaligus meningkatkan pemahaman kepala sekolah serta bendahara dalam mengelola anggaran pendidikan.
Ia berharap kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta, terutama dalam memahami aspek teknis penggunaan anggaran, administrasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Ismail juga mendorong terbangunnya kerja sama yang baik antara Disdikbud, Inspektorat, kepala sekolah, dan bendahara agar pengelolaan Dana BOS ke depan semakin tertib dan sesuai aturan.
Langkah pembenahan yang disampaikan Disdikbud bersama Inspektorat tentu patut diapresiasi. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan.
Sebab, Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Setiap rupiah yang digunakan harus memiliki dasar perencanaan, bukti transaksi, dokumentasi, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Rencana evaluasi setiap tiga bulan sebagaimana disampaikan Nasrul Padang menjadi salah satu poin penting yang kini patut dikawal pelaksanaannya.
Jangan sampai sosialisasi hanya menjadi kegiatan seremonial, sementara persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran di sekolah terus berulang.
Publik berharap Manajer BOS yang baru bersama jajaran Disdikbud dan Inspektorat mampu membangun sistem pengawasan yang konsisten, terbuka, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh satuan pendidikan.
Pada akhirnya, pembenahan Dana BOS 2026 bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pemeriksaan, melainkan memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan tepat sasaran, memberikan manfaat bagi peserta didik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
REDAKSI: TRIBUNE INDONESIA Syahbudin Padang













