TribuneIndonesia.com I Deli Serdang-Rencana pemasangan 50 ribu Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) membuka persoalan lama pengelolaan lampu jalan. Anggaran listrik yang mencapai Rp120 miliar per tahun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas penerangan. Sejumlah lampu dilaporkan mati, sementara tagihan listrik tetap berjalan. Kini, skema kerja sama swasta disiapkan dengan target operasional mulai 1 Juli 2027.
Bu
Asri Ludin Tambunan mengakui, besarnya pengeluaran untuk listrik penerangan jalan belum menjamin seluruh kawasan memperoleh layanan yang memadai. Setiap tahun, anggaran Rp118 miliar hingga Rp120 miliar dialokasikan untuk membayar listrik APJ. namun, masih ditemukan lampu yang tidak berfungsi dan kawasan yang belum memperoleh penerangan.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan mendasar. seberapa efektif anggaran ratusan miliar rupiah yang telah dikeluarkan selama ini, dan bagaimana pengawasan terhadap layanan penerangan jalan dilakukan.
Pemerintah setempat kini memilih skema KPBU dengan melibatkan badan usaha. Melalui pola tersebut, investasi awal pembangunan tidak seluruhnya dibebankan kepada anggaran daerah. Rencana itu disampaikan Asri Ludin saat kegiatan peningkatan kapasitas KPBU APJ bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Aula Cendana, Kantor Bupati pada Senin, 16 November 2026.
namun, skema pembiayaan yang melibatkan swasta juga membawa konsekuensi jangka panjang. Perhitungan biaya, kewajiban pembayaran, standar pelayanan, hingga mekanisme pengawasan harus disusun secara cermat. Kesalahan perencanaan berpotensi mengikat keuangan daerah pada kewajiban kontraktual selama masa kerja sama.
Saat ini, sekitar 37 ribu lampu jalan telah terpasang. melalui proyek KPBU, jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 50 ribu. artinya, terdapat kebutuhan tambahan sekitar 13 ribu lampu. Infrastruktur penerangan itu juga direncanakan terintegrasi dengan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi selama 24 jam.
Persoalannya, penambahan jumlah lampu tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelayanan. Keandalan jaringan, pemeliharaan, konsumsi listrik, lokasi pemasangan, serta kecepatan penanganan kerusakan akan menentukan apakah investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Asri Ludin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar memperhitungkan aspek regulasi, teknis, dan kepastian hukum sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya. Ia menghendaki agar rencana tersebut tidak meninggalkan persoalan hukum maupun beban keuangan pada masa mendatang.
Peringatan itu menjadi penting mengingat KPBU bukan pola pengadaan biasa. ada pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, kewajiban pelayanan, serta konsekuensi pembiayaan yang harus dipastikan sejak awal. DPRD juga diharapkan memberikan dukungan terhadap rencana tersebut.
Nandang Prihantoro, Senior Vice President Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Persero, menjelaskan bahwa proyek APJ tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Penyamaan persepsi antarpihak diperlukan agar proses persiapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Nandang, penentuan lokasi pemasangan lampu menjadi salah satu pembahasan penting. Setelah proyek berjalan, pemerintah tidak dapat leluasa menambah lokasi pemasangan di luar perencanaan yang telah disepakati.
Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa krusialnya tahap inventarisasi kebutuhan. Kesalahan menentukan lokasi sejak awal dapat berakibat pada ketimpangan pelayanan, terutama bagi kawasan permukiman dan jalur yang selama ini minim penerangan.
Rencana menjadikan wilayah ini sebagai daerah kedua yang menerapkan KPBU APJ setelah Kota Madiun juga membutuhkan pembuktian melalui perhitungan yang transparan. Keberhasilan daerah lain tidak serta-merta menjamin skema serupa menghasilkan efisiensi apabila struktur biaya dan kebutuhan lokal berbeda.
ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian sebelum proyek dimulai. berapa nilai investasi badan usaha, berapa lama masa kerja sama, bagaimana pola pembayaran kepada mitra, siapa yang menanggung biaya pemeliharaan, serta bagaimana pemerintah memastikan lampu tetap menyala sesuai standar pelayanan.
Target 1 Juli 2027 kini menjadi batas waktu yang dicanangkan. ukuran keberhasilan proyek tersebut kelak bukan hanya bertambahnya jumlah lampu dari 37 ribu menjadi 50 ribu. yang lebih menentukan ialah apakah anggaran daerah menjadi lebih efisien, kerusakan lampu dapat ditangani cepat, dan masyarakat memperoleh penerangan yang layak tanpa meninggalkan kewajiban keuangan berkepanjangan. ketika tagihan listrik mencapai Rp120 miliar per tahun, persoalan penerangan jalan tidak lagi berhenti pada urusan memasang lampu. Ada persoalan efisiensi anggaran dan pertanggungnjawaban pelayanan yang perlu dijawab sebelum investasi baru dimulai.(Ilham Gondrong)













