Bitung | Tribuneindonesia.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado resmi menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh sejumlah warga terhadap Pemerintah Kota Bitung.
Kemenangan hukum ini tercatat dalam register perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO yang diputus dan dibacakan pada Kamis, 12 November 2026.
Sengketa bermula ketika sekelompok masyarakat melayangkan gugatan terhadap Pemkot Bitung terkait persoalan lingkungan hidup yang melibatkan aktivitas PT Futai Sulawesi Utara. Para penggugat menilai terdapat kebijakan atau tindakan administratif yang perlu dipersoalkan secara hukum di pengadilan.
Sebelum masuk pada pemeriksaan pokok sengketa, majelis hakim terlebih dahulu menguji eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, yakni Tergugat I hingga Tergugat IV bersama Tergugat II Intervensi. Hasilnya, majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh eksepsi tersebut.
Langkah hukum berlanjut hingga pemeriksaan materi pokok perkara karena eksepsi dinyatakan tidak diterima. Setelah memeriksa seluruh dalil dan alat bukti, majelis hakim menilai bahwa tuntutan para penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikabulkan.
Melalui amar putusannya, majelis hakim secara tegas menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, pihak penggugat juga diwajibkan untuk menanggung dan membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp836.000.
Menanggapi hasil sidang tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, Budi Kristiarso, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi sekaligus menyambut baik putusan majelis hakim PTUN Manado.
Ia menilai putusan ini memperlihatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah selalu berlandaskan pada prosedur hukum yang berlaku.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan. Kami tetap menghormati hak warga untuk menempuh jalur hukum, dan ke depan Pemkot Bitung berkomitmen menjaga ketaatan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap keputusan,”
ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung.
Lebih lanjut, pihak Pemkot Bitung menyatakan masih menunggu penerbitan salinan putusan lengkap secara resmi.
Dokumen tersebut nantinya akan dipelajari secara mendalam guna memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.
Kendati gugatan telah ditolak, status hukum perkara ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Para pihak yang berperkara masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (kiti)
