TAKENGON | Mekanisme penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Tengah menuai sorotan. Persyaratan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kewajiban pendaftaran melalui aplikasi digital Safa dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil, terutama warga lanjut usia dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Sorotan tersebut mencuat setelah proses pengusulan bantuan tahap pertama disebut hanya dibuka selama tiga hari. Waktu pendaftaran yang relatif singkat itu dinilai tidak cukup memberikan ruang bagi seluruh pelaku UMKM untuk mempersiapkan dokumen administrasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Kondisi geografis Aceh Tengah, keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi digital turut menjadi persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Selain kendala pendaftaran, sejumlah warga yang mengaku telah menyelesaikan proses pengajuan melalui aplikasi Safa dan melakukan konfirmasi langsung kepada dinas terkait juga masih mempertanyakan kelanjutan permohonan mereka.
Ketidakjelasan informasi mengenai tahapan verifikasi, proses pengusulan lanjutan, hingga status pendaftaran dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang berharap memperoleh bantuan tersebut.
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, Tuah Bahgie, menilai mekanisme pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara serius, khususnya dari aspek kemudahan akses dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Tuah, kebijakan bantuan pemerintah semestinya dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah,” ujarnya.
Ia mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, mekanisme pelayanan yang sepenuhnya mengandalkan aplikasi daring dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Tidak semua pelaku UMKM memiliki perangkat, akses internet, maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
Kondisi tersebut berpotensi semakin menyulitkan masyarakat lanjut usia dan pelaku usaha yang berada di wilayah pelosok.
Kedua, sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai mekanisme pendaftaran hingga tahapan lanjutan dinilai belum optimal. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan kepastian mengenai proses pengajuan bantuan yang telah dilakukan.
Menurutnya, transparansi informasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat mengetahui hak, prosedur, serta perkembangan permohonan mereka.
Ketiga, persyaratan kepemilikan NIB perlu dikaji berdasarkan karakteristik dan sasaran program bantuan.
Tuah menilai NIB memang merupakan identitas legalitas pelaku usaha yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha. Namun, pemerintah perlu memastikan persyaratan tersebut tidak justru menjadi penghalang bagi pelaku usaha ultra-mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran bantuan.
DPRK Aceh Tengah Didorong Lakukan Pengawasan
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Tuah Bahgie mendorong DPRK Aceh Tengah mengambil langkah konkret melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Banpres UMKM di daerah.
Ia menilai DPRK perlu meminta penjelasan kepada instansi teknis terkait mengenai mekanisme pendaftaran, persyaratan administrasi, proses verifikasi, serta tindak lanjut terhadap masyarakat yang telah mengajukan permohonan.
Selain itu, DPRK juga didorong membuka atau memfasilitasi posko informasi dan pengaduan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai program tersebut.
Langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah melalui dinas teknis, pemerintah kecamatan, dan aparatur kampung untuk memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM.
Menurut Tuah, pelayanan jemput bola diperlukan agar masyarakat tidak dibebankan sepenuhnya pada proses pendaftaran mandiri, terutama bagi warga lanjut usia, masyarakat kurang mampu, dan pelaku usaha dengan keterbatasan literasi digital.
Ia juga meminta DPRK mendorong pemerintah daerah menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi persyaratan serta mekanisme penyaluran bantuan.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mempertimbangkan penyederhanaan persyaratan administrasi bagi pelaku usaha ultra-mikro, sekaligus memperluas akses pendampingan bagi masyarakat di daerah.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena terbentur prosedur administratif dan keterbatasan teknologi,” tegasnya.
Ia berharap program bantuan pemerintah benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa terhambat oleh mekanisme birokrasi yang sulit diakses.
“pelayanan publik seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang sama, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok ekonomi kecil.” Tutupnya.
