Tata Kelola Disorot, Kantor Gampong Paya Metah Diduga di Rumah Pribadi Datok, Sapi Bantuan Pertamina Dijual Untuk Beli Tanah

- Editor

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tamiang- TribuneIndonesia.com

Tata kelola Pemerintahan Gampong Paya Metah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, aktivitas pelayanan dan operasional kantor desa diduga kuat dijalankan dari kediaman pribadi Datok Penghulu setempat.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan besar terkait transparansi anggaran. Publik mempertanyakan ke mana alokasi dana sewa dan operasional kantor desa yang bersumber dari APBDesa disalurkan, jika kantor pemerintahan tidak memiliki bangunan independen.

*Diduga Langgar 4 Regulasi Penting*

Praktik menyatunya fasilitas publik dengan rumah pribadi ini dinilai menabrak sejumlah regulasi:

*1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel dan profesional. Penggunaan rumah pribadi sebagai kantor berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).

*2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 menegaskan bahwa kantor desa wajib berstatus sebagai aset milik desa. Penggunaan dana desa untuk sewa atau renovasi bangunan milik pribadi tanpa prosedur hibah yang sah bertentangan dengan prinsip pengelolaan aset.

*3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*

Penyelenggara layanan wajib menjamin kepastian lokasi, keamanan arsip negara, dan kenyamanan warga. Kantor yang menyatu dengan rumah tinggal dinilai melanggar prinsip kepatutan.

*4. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Gampong*

Setiap gampong diwajibkan memiliki Balai Gampong atau Kantor Datok Penghulu yang berdiri sendiri dan independen untuk menjaga marwah lembaga.

Apabila dibiarkan, Datok Penghulu terancam sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP) dari Camat atas nama Bupati hingga usulan pemberhentian sementara maupun tetap, serta audit khusus dari Inspektorat.

*Klarifikasi Datok Penghulu: Sudah Tahu Camat dan Sudah Pindah*

Datok Penghulu Gampong Paya Metah memberikan klarifikasi pada Selasa (06/10/2026). Ia menuturkan bahwa keberadaan kantor di rumah pribadinya telah didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama perangkat desa.

Baca Juga:  Sempat Miskomunikasi Dengan Kasatlantas, Ketua AJI Bireuen: Masalahnya Sudah Clear

Lebih mencengangkan, ia menyebutkan bahwa hal tersebut sudah diketahui oleh Camat sejak awal.

“Hal tersebut sudah diketahui Camat dari awal dan jikalau itu sebuah pelanggaran sudah pasti ditegur atau diberitahu oleh Camat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kantor desa sekarang telah dipindahkan ke gedung serbaguna yang baru dibangun. Tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna tersebut dibeli dengan uang pribadinya senilai Rp 60.000.000 untuk luas 600 meter persegi.

Dugaan Janggal: Sapi Bantuan Pertamina Dijual

Dugaan penyalahgunaan wewenang ini menjadi benang kusut baru. Tanah yang diklaim dibeli dengan uang pribadi tersebut diduga berasal dari hasil penjualan lembu bantuan PT Pertamina yang seharusnya dikelola bersama masyarakat. Publik mempertanyakan apakah masyarakat mengetahui penjualan tersebut.

“Niat ikhlas saya yang tahu bendahara bang, dia tahu bagaimana saya bekerja untuk kampung, untuk lembu yang dibantu oleh Pertamina hanya 1 ekor saya jual untuk beli tanah seluas 600 meter persegi, dan kekurangan juga dibantu dengan dana sana-sini yang dapat saya kumpulkan,” ujar Datok Penghulu.

Ia menambahkan hal tersebut tidak perlu diketahui oleh orang lain atau masyarakat karena ia bekerja secara ikhlas.

Bendahara kampung membenarkan bahwa penjualan lembu tersebut digunakan untuk pembelian tanah.

“Bantuan lembu sebenarnya digunakan untuk kenduri bersama, namun jika diadakan kenduri hal-hal lain seperti pembelian bumbu dan yang memasak kan menjadi masalah baru,” ujar Bendahara.

“Bendahara juga menjelaskan tidak ada sewa-menyewa pada penggunaan rumah pribadi Datok Penghulu. Uang sebesar Rp 200.000 per bulan hanya sebagai uang kebersihan”,jelasnya

Desakan Audit Inspektorat dan APH

Dengan adanya dugaan kejanggalan pada penjualan aset bantuan dan penggunaan rumah pribadi sebagai kantor Desa, Publik meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang untuk memeriksa langsung penggunaan Dana Desa di Gampong Paya Metah, Kecamatan Karang Baru secara menyeluruh dan transparan.

Reporter:RG

Berita Terkait

Pemuda 28 Tahun Diduga Ancam Orang Tua Pakai Martil, Diamankan Polsek Medan Kota
Babinsa Posramil Teupah Barat Kodim Simeulue Kawal Serapan Gabah Bulog Dukung Kesejahteraan Petani
Semen Langka di Simeulue, Harga Tembus Rp100 Ribu per Sak, Warga Mengeluh
HIMAS Banda Aceh Gelar Maulid Akbar dan Santunan Anak Yatim di Anjungan Simeulue
Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Teguhkan Persatuan dan Integritas Lewat Konferprov XIII di Banda Aceh
Dua Pekerja Bangunan Diduga Curi Motor Milik Majikan, Polisi Amankan Pelaku di Lokasi Berbeda
Diwarnai Tradisi Adat Gorontalo, Kepengurusan IWGR-LAMAHU Kota Bitung Khidmat Dikukuhkan
Wakili Wali Kota Hengky Honandar, Asisten I Pesankan LAMAHU Bitung Merawat Toleransi dan Kebersamaan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:27

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci

Minggu, 22 November 2026 - 10:35

BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues

Minggu, 22 November 2026 - 09:04

Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “

Minggu, 22 November 2026 - 08:49

HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik

Minggu, 22 November 2026 - 05:43

Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00

Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 12:55

Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Bireuen: Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini untuk Wujudkan Generasi Bebas Stunting

Berita Terbaru

TNI dan Polri

Kodaeral VIII Tutup Pelatihan KKRI bagi 50 Siswa SMA/SMK Bitung

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:26

Pemerintahan dan Berita Daerah

Bukan Sekadar Pembangunan, Pemko Langsa Matangkan RTRW untuk Masa Depan Kota

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:39