GEGER! Kantor Desa Paya Metah Karang Baru Diduga Numpang di Rumah Pribadi Datok, Dana Sewa Kemana?

- Editor

Selasa, 29 September 2026 - 07:25

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Tamiang – Tribuneindonesia.com

Tata kelola Pemerintahan Gampong Paya Metah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, aktivitas pelayanan dan operasional kantor desa diduga kuat dijalankan dari kediaman pribadi Datok Penghulu setempat.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait transparansi anggaran. Publik mempertanyakan ke mana alokasi dana sewa dan operasional kantor desa yang bersumber dari APBDesa disalurkan, jika kantor pemerintahan tidak memiliki bangunan independen. Hal tersebut terungkap pada, Selasa (29/09/2026).

Praktik menyatunya fasilitas publik dengan rumah pribadi ini dinilai telah menabrak sejumlah regulasi tentang tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset negara.

Diduga Langgar 4 Regulasi Penting,UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel dan profesional. Penggunaan rumah pribadi sebagai kantor berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengaburkan batas antara urusan negara dan urusan rumah tangga.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ditegaskan bahwa kantor desa wajib berstatus sebagai aset milik desa. Penggunaan dana desa untuk sewa atau renovasi bangunan milik pribadi tanpa prosedur hibah yang sah bertentangan dengan prinsip pengelolaan aset.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Penyelenggara layanan wajib menjamin kepastian lokasi, keamanan arsip negara, dan kenyamanan warga. Kantor yang menyatu dengan rumah tinggal dinilai melanggar prinsip kepatutan dan membatasi aksesibilitas masyarakat.

Baca Juga:  ​Fokus Jaga NKRI, Wali Kota Hengky Honandar Sambut Kembalinya Personel Pengamanan RI-PNG di Bitung

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Gampong Dalam kekhususan Aceh, setiap gampong diwajibkan memiliki Balai Gampong atau Kantor Datok Penghulu yang berdiri sendiri dan independen untuk menjaga marwah lembaga dan keamanan dokumen berstempel negara.

Jika praktik ini terus dibiarkan, Datok Penghulu Paya Metah terancam sanksi berlapis,Sanksi Administratif hingga Pemberhentian Camat atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Peringatan (SP 1, SP 2, SP 3) atas pelanggaran etika pemerintahan. Jika tidak diindahkan, Datok dapat diusulkan untuk diberhentikan sementara hingga diberhentikan secara tetap.

Audit Inspektorat dan Potensi Pidana ,Inspektorat Daerah berwenang melakukan audit khusus. Apabila ditemukan penggunaan uang negara pada aset pribadi tanpa dasar hukum yang sah, maka berpotensi dikategorikan merugikan keuangan negara dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat kini mendesak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta Camat Karang Baru untuk segera turun ke lapangan melakukan verifikasi dan penertiban.

Upaya Konfirmasi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalistik( cover both sides) Tim Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi resmi dari Datok Penghulu Gampong Paya Metah melalui pesan WhatsApp.Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban maupun tanggapan.

Reporter:RG

Berita Terkait

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci
BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues
Perkuat Harmoni Antarumat Beragama, Kapolres Bireuen Bangun Sinergi dengan Jemaat Gereja Methodist
Pemuda 28 Tahun Diduga Ancam Orang Tua Pakai Martil, Diamankan Polsek Medan Kota
Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “
HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik
Babinsa Posramil Teupah Barat Kodim Simeulue Kawal Serapan Gabah Bulog Dukung Kesejahteraan Petani
Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:27

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci

Minggu, 22 November 2026 - 10:35

BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues

Minggu, 22 November 2026 - 09:04

Wisuda Ke 7 Univ Panca Sakti Bekasi “Hadapi Era Kecerdasan Artifisial “

Minggu, 22 November 2026 - 08:49

HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik

Minggu, 22 November 2026 - 05:43

Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00

Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 12:55

Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Bireuen: Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini untuk Wujudkan Generasi Bebas Stunting

Berita Terbaru

TNI dan Polri

Kodaeral VIII Tutup Pelatihan KKRI bagi 50 Siswa SMA/SMK Bitung

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:26

Pemerintahan dan Berita Daerah

Bukan Sekadar Pembangunan, Pemko Langsa Matangkan RTRW untuk Masa Depan Kota

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:39