SUBULUSSALAM —tribuneindonesia.com Wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Haji Abdul Hamid Padang alias Joka, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Subulussalam sekaligus Ketua DPW Himpak Provinsi Aceh.
Wacana tersebut berkaitan dengan kemungkinan perubahan mekanisme penyediaan dan pengolahan makanan dalam program MBG. Selama ini, pelaksanaan program antara lain melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelayanan penyedia makanan bagi penerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Haji Abdul Hamid meminta agar setiap rencana perubahan mekanisme dilakukan melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan kondisi seluruh pihak yang selama ini telah terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah investasi para pengelola dapur MBG yang telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program.
“Pemerintah pusat perlu mengkaji dampak yang mungkin dialami para pengelola dapur MBG yang sudah menanamkan modal cukup besar. Kalau ada perubahan sistem, perlu ada kejelasan bagaimana keberadaan investasi yang sudah dikeluarkan tersebut,” ujar Haji Abdul Hamid.
Ia menjelaskan, investasi pengelola tidak hanya berkaitan dengan pembangunan atau penyediaan bangunan dapur, tetapi juga mencakup peralatan, tenaga kerja dan kebutuhan operasional lainnya.
Karena itu, menurutnya, aspek tersebut layak menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan perubahan mekanisme pelaksanaan program.
“Kalau memang ada perubahan sistem, kita berharap kondisi para pengelola yang sudah mengeluarkan modal juga menjadi bagian dari pertimbangan. Jangan sampai perubahan kebijakan justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebelumnya sudah ikut mendukung program,” katanya.
Kesiapan dan Standar Harus Menjadi Perhatian Selain persoalan investasi, Haji Abdul Hamid juga menyoroti kesiapan fasilitas sekolah apabila nantinya kantin sekolah dilibatkan dalam penyediaan makanan MBG.
Ia mengatakan kondisi fasilitas di setiap sekolah tidak selalu sama. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan standar yang jelas terkait fasilitas pengolahan makanan, sanitasi, tenaga pengolah, keamanan pangan serta kualitas makanan.
“Kalau kantin sekolah memang akan dilibatkan, tentunya harus dipastikan fasilitas dan pengelolaannya memenuhi standar. Yang paling utama adalah makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan memenuhi kebutuhan gizi,” ujarnya.
Haji Abdul Hamid menambahkan, sistem SPPG yang selama ini berjalan juga dapat terus dievaluasi dan disempurnakan apabila masih terdapat kekurangan.
Menurutnya, evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sebuah program. Namun, setiap perubahan hendaknya tetap berdasarkan kajian dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Minta Kejelasan terhadap Investasi Pengelola Haji Abdul Hamid juga menyoroti investasi yang telah dikeluarkan para pengelola dapur MBG dalam rangka memenuhi ketentuan dan mendukung pelaksanaan program.
Ia berharap apabila pemerintah nantinya melakukan perubahan mekanisme dan melibatkan fasilitas sekolah, terdapat penjelasan yang jelas mengenai keberlanjutan fasilitas serta investasi yang sebelumnya telah dikeluarkan.
“Sebelumnya pemerintah tentu sudah memiliki kajian dan ketentuan dalam pelaksanaan MBG. Para pengelola kemudian menyiapkan fasilitas sesuai dengan ketentuan tersebut. Kalau sekarang ada wacana pengalihan ke sekolah, menurut saya perlu dijelaskan bagaimana nasib fasilitas dan investasi yang sudah mereka keluarkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut bukan berarti menolak program MBG maupun upaya pemerintah melakukan evaluasi.
Sebaliknya, ia mendukung adanya perbaikan selama dilakukan secara terukur, transparan dan mempertimbangkan seluruh pihak yang terlibat.
“Kita mendukung program MBG. Hanya saja, kalau ada perubahan kebijakan, sebaiknya disampaikan dengan jelas agar masyarakat dan para pengelola tidak bingung. Semua pihak tentu berharap program ini berjalan dengan baik,” tuturnya.
Kepentingan Peserta Didik Tetap Menjadi Prioritas Haji Abdul Hamid mengatakan kepentingan peserta didik sebagai penerima manfaat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait MBG.
Menurutnya, baik sistem SPPG maupun kemungkinan pemanfaatan fasilitas sekolah perlu dinilai berdasarkan kesiapan fasilitas, keamanan pangan, kualitas gizi, efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah serta para pengelola dapur MBG sebelum menerapkan perubahan mekanisme secara lebih luas.
“Intinya, kami berharap pengelolaan MBG tetap diberikan kepada pihak yang selama ini sudah menjalankan dan mengelolanya. Mereka sudah berinvestasi, menyiapkan fasilitas serta menjalankan program tersebut. Kalau ada evaluasi atau perbaikan, tentu kami mendukung, tetapi keberlanjutan pengelola yang sudah ada juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah,” ujar Haji Abdul Hamid Padang alias Joka.
Ia kembali menegaskan bahwa tujuan utama program harus tetap menjadi perhatian bersama.
“Yang terpenting anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman. Kita berharap pemerintah mengambil keputusan melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
