ACEH | TribuneIndonesia.com (15/04/2026) – Lima bulan sudah berlalu sejak bencana banjir menerjang sejumlah wilayah di Aceh. Namun hingga hari ini, kondisi infrastruktur dasar khususnya jalur transportasi darat di tiga kabupaten masih jauh dari kata normal. Sejumlah jembatan vital yang putus belum juga dibangun kembali, menimbulkan tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Di Kabupaten Bireuen, Jembatan Kuta Blang dan Tepi Mane masih terbengkalai tanpa kejelasan pembangunan. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, daftar kerusakan justru lebih panjang: Jembatan Tajuk Enang-Enang, Tengge Besi, Umah Besi, Simpang Tiga Jalan Bandara Redelong, hingga jembatan di depan Batalyon 114/SM, seluruhnya masih mengandalkan konstruksi darurat.
Fakta di lapangan menunjukkan, hingga memasuki bulan kelima pasca banjir, belum terlihat tanda-tanda dimulainya pembangunan jembatan permanen di titik-titik tersebut. Kondisi ini memunculkan kesan lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Padahal, jembatan-jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa. Jalur itu merupakan urat nadi perekonomian warga, penghubung antar wilayah, sekaligus akses utama bagi distribusi logistik dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Yang lebih memprihatinkan, warga dipaksa bertaruh nyawa setiap hari dengan melintasi jembatan darurat yang rawan rusak sewaktu-waktu. Kondisi terburuk terlihat di Jembatan Weh Porak, Simpang Lancang, yang kini dijadikan jalur alternatif untuk menghindari lintasan Tajuk Enang-Enang.
Saat hujan deras, kawasan tersebut berubah menjadi lintasan berbahaya. Air dengan arus deras kerap melintasi badan jalan, mengancam keselamatan pengendara. Situasi ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa.
Ironisnya, di tengah kondisi darurat yang sudah berlangsung berbulan-bulan, belum ada kepastian waktu pembangunan dari pihak terkait. Minimnya progres di lapangan menimbulkan pertanyaan publik: apakah penderitaan masyarakat di daerah terdampak belum menjadi prioritas?
Keterlambatan ini bukan tanpa dampak. Aktivitas ekonomi warga tersendat, biaya distribusi meningkat, dan akses terhadap layanan dasar ikut terganggu. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini berpotensi memperdalam kesenjangan dan memperlambat pemulihan pascabencana.
Masyarakat kini hanya bisa berharap ada langkah nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah dituntut segera turun tangan dengan aksi konkret, bukan menunggu hingga kondisi semakin memburuk, apalagi dengan ancaman musim hujan yang bisa memperparah situasi.
Jika dalam waktu dekat tidak ada percepatan pembangunan, maka wajar publik mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya. (Wen to)
