Gorontalo – Tribuneindonesia.com,
Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin serius menekan angka stunting melalui inisiatif Program Makan Bergizi (MBG). Salah satu bukti konkretnya adalah peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo, Minggu (3/8/25).
Acara peresmian dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, didampingi Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Zulkipli Taluhumala dan Ketua Yayasan Kumala Vaza Grup.
Dapur ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
Zulkipli Taluhumala mengungkapkan, program MBG telah memberikan manfaat kepada sekitar 3.000 penerima. Selain distribusi makanan bergizi, program ini juga fokus pada edukasi gizi untuk mengubah pola konsumsi masyarakat.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dan masyarakat,”
tegas Zulkipli. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran gizi sejak dini demi generasi yang lebih sehat.
Diketahui, saat ini, sudah ada sembilan dapur MBG yang beroperasi di Gorontalo. Rinciannya, empat di Kota Gorontalo, tiga di Kabupaten Gorontalo, serta masing-masing satu di Gorontalo Utara dan Pohuwato. Setiap dapur mampu menyerap 50 tenaga kerja lokal.
“Jika target 118 dapur tercapai, program ini bisa membuka 5.900 lapangan kerja,”
jelas Zulkipli. Dengan demikian, selain meningkatkan gizi, MBG juga berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah.
Sementara itu dari sisi pendanaan, satu dapur MBG membutuhkan anggaran Rp1 miliar per bulan.
Jika seluruh dapur berjalan, total alokasinya mencapai Rp1,29 triliun per tahun, yang seluruhnya dikucurkan langsung ke daerah.
Wagub Idah Syahidah menyampaikan apresiasi atas kontribusi Yayasan Kumala Vaza Grup dalam mendorong program MBG. Ia mengakui, pelaksanaannya tidak mudah, terutama karena keterbatasan anggaran.
“Semangat dan gotong royong para pelaku menjadi kunci keberhasilan. Inilah kolaborasi nyata yang kita butuhkan untuk tekan stunting,”
ujar Idah.
Ia juga menekankan pentingnya standar kualitas makanan, mulai dari nilai gizi, kebersihan, hingga cita rasa yang sesuai selera lokal.
“Makanan harus tetap bergizi, namun tetap disukai masyarakat,”
tambahnya.
Selain itu, Idah memastikan bahwa setiap dapur MBG wajib memenuhi kriteria teknis, seperti luas bangunan minimal 100 meter persegi dan jarak tempuh maksimal 20 menit dari sekolah penerima manfaat agar makanan tetap hangat saat disajikan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Gorontalo optimis dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. (Talia)
