Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Teriakan rakyat dari desa menggema di jantung kekuasaan Kabupaten Deli Serdang. Ratusan anggota Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dari 22 kecamatan menggeruduk Gedung DPRD Deli Serdang, Jumat (4/7/2025), mendesak pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 segera dilaksanakan.
Dalam suasana yang panas namun tertib, massa menyuarakan tuntutan agar DPRD tidak lagi bermain-main dengan waktu dan nasib rakyat. Mereka menuntut rapat paripurna digelar paling lambat Rabu, 9 Juli 2025.
“Kami datang bukan untuk huru-hara. Kami datang membawa beban rakyat. Jika hari ini tak didengar, esok akan datang lebih besar. Ada lebih dari 2.700 anggota BPD siap turun!” pekik Muhairi Muslim, koordinator aksi, dalam orasinya yang menggema di halaman gedung wakil rakyat.
Ia menyoroti lambatnya pembahasan KUA-PPAS P-APBD TA 2025 yang berujung pada kemandekan pembangunan di desa-desa, menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Ketika dewan sibuk bertikai soal prosedur, kami di desa sibuk menghadapi kenyataan. Jalan rusak, tunjangan mandek, kegiatan masyarakat lumpuh!,” tegasnya.
Muhairi menantang DPRD untuk membuktikan komitmen moral mereka terhadap janji-janji politik yang pernah diumbar kepada rakyat
Tuntutan Mengguncang Dari Perda hingga Jaminan Sosial
Aksi ini bukan sekadar protes, tapi ultimatum. Berikut tuntutan yang dibawa PABPDSI:
Segera gelar rapat paripurna P-APBD 2025 untuk menyelamatkan program pembangunan desa.
Terbitkan Perda BPD yang mengatur tunjangan kinerja sebagaimana Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 57.
Naikkan biaya operasional BPD berdasarkan kemampuan desa, melalui surat resmi pemerintah desa.
Tingkatkan kapasitas BPD melalui pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan studi tiru.
Sediakan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi anggota BPD sebagai bentuk penghargaan terhadap peran mereka di desa.
Salah satu orator aksi, Umar, menyebut aksi ini sebagai bentuk “rapat paripurna rakyat” yang jujur, serius, dan penuh harapan.
“DPRD mengadakan sidang formal, kami mengadakan sidang nurani. Ini bukan demo biasa, ini adalah pengingat bahwa rakyat sedang menilai,” ucap Umar lantang.
Suara Dewan Antara Klarifikasi dan Janji Baru
Sejumlah anggota DPRD lintas fraksi hadir menerima massa. Di antaranya, Muhammad Hasan, H. Purwaningrum, H. Rakhmadsyah SH (PKB), Merry Afrida Sitepu, Irwasdul Ismal SPd, Yudo Purwono SE MM, Abdul Hakim Keliat (Demokrat), Timur Sitepu (PDIP), Martinus Sitepu (Gerindra), dan M. Adami Sulaiman (PPP).
Anggota Fraksi PDIP Timur Sitepu mengakui kelelahan atas situasi politik yang tak kunjung tuntas, namun mengapresiasi desakan dari massa sebagai energi baru untuk membangun kembali arah DPRD.
“Konflik sudah terlalu lama. Rakyat ingin kerja nyata, bukan saling menyalahkan. Mari kita kembali fokus,” ujarnya.
Sementara itu, M. Adami Sulaiman dari PPP menegaskan bahwa meski DPRD terkesan ricuh di media, masih ada pihak yang memegang prinsip hukum dan tata tertib.
“Kami menolak pembahasan yang serampangan. Bukan berarti menolak pembangunan. Rakyat butuh hasil, tapi prosesnya harus benar,” tegasnya.
Gelombang Desa yang Menggetarkan
Unjuk rasa ini berlangsung aman dan kondusif. Namun, pesan yang tertinggal membekas: jika suara desa tak didengar, gelombang yang lebih besar akan datang.
Setelah dialog singkat dengan anggota DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib, namun membawa satu pesan penting: mereka akan kembali jika janji tak ditepati.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi politik daerah, suara dari desa hadir sebagai kekuatan moral dan sosial yang tak bisa diabaikan. Ketika pemerintah dan legislatif tersandera dinamika politik, rakyatlah yang menjadi korban. Apa yang terjadi di DPRD Deli Serdang hari ini, adalah peringatan bahwa rakyat desa tidak lagi diam.
Ilham TribuneIndonesia.com
