Oleh : Chaidir Toweren, SE, K.JE
TribuneIndonesia.com
Setiap tanggal 3 Mei, masyarakat dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional. Peringatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan panggilan untuk merefleksikan sejauh mana ruang kebebasan berbicara dan menyampaikan informasi dihormati, dilindungi, dan dijalankan di setiap negara. Di tengah derasnya arus informasi dan makin kompleksnya tantangan demokrasi, keberadaan pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Pers memiliki peran sentral dalam kehidupan demokrasi. Ia berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, pengawas kekuasaan, serta penjaga nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Lewat kerja jurnalistik yang tajam, pers membongkar kasus korupsi, menyuarakan penderitaan kelompok marginal, dan menyoroti kebijakan publik yang berdampak besar pada masyarakat. Tanpa pers yang bebas, suara rakyat mudah dibungkam, kesewenang-wenangan kekuasaan sulit dilawan, dan demokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna, ibarat sayur tanpa garam.
Namun, kebebasan pers tidak datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang dan berdarah. Di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia, banyak jurnalis yang menjadi korban kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, bahkan kehilangan nyawa hanya karena menjalankan tugas profesinya. Pada saat yang sama, bentuk-bentuk pembungkaman pers semakin canggih dan terselubung: mulai dari tekanan politik dan ekonomi, penyensoran halus oleh pemilik media, hingga serangan digital terhadap jurnalis independen adalah sesuatu yang tak terelakan.
Tantangan lain datang dari dalam industri pers itu sendiri. Dalam era digital saat ini, tekanan terhadap kecepatan dan klik seringkali mengorbankan akurasi dan kedalaman. Munculnya jurnalisme yang sensasional dan berita palsu merusak kepercayaan publik terhadap media. Kebebasan pers yang seharusnya digunakan untuk mendidik dan memberdayakan justru terkadang dipakai untuk membentuk opini publik demi kepentingan tertentu bahkan ada untuk membalas sakit hati ataupun keinginan pribadi, Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai jurnalisme sejati.
Karena itu, memperjuangkan kebebasan pers tidak cukup hanya dengan menuntut negara untuk memberikan ruang. Pers juga harus melakukan refleksi internal dan pembenahan menyeluruh. Etika jurnalistik harus ditegakkan secara konsisten. Wartawan perlu dibekali dengan pelatihan yang memadai, sementara media harus memperkuat independensinya dari pengaruh politik dan bisnis. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang melindungi jurnalis dan menjamin akses informasi publik yang terbuka. Bahkan pemerintah juga tidak menutup diri untuk membantu peningkatan sumber daya manusia, bagi jurnalis sendiri.
Masyarakat pun tidak boleh pasif. Publik yang kritis adalah mitra penting dalam menjaga kualitas dan kebebasan pers. Kita harus berhenti menjadi penyebar informasi yang tak terverifikasi. Kita perlu menghargai kerja-kerja jurnalistik yang serius dan berimbang, dan tidak memberi ruang pada media yang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda. Dalam ekosistem informasi yang sehat, semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab.
Hari Kebebasan Pers Internasional bukan hanya milik para jurnalis, tetapi milik kita semua. Sebab informasi yang jujur, bebas, dan akurat adalah hak dasar setiap warga negara. Tanpa pers yang merdeka, kebenaran akan mudah dikaburkan, dan rakyat akan kehilangan daya untuk mengawasi kekuasaan.
Menjaga kebebasan pers adalah menjaga demokrasi itu sendiri. Maka mari kita rawat bersama pilar penting ini dengan keberanian, integritas, dan kesadaran kolektif bahwa pers yang merdeka adalah nafas bagi masyarakat yang merdeka. Bukan sesuatu yang harus di belenggu
