TRIBUNEINDONESIA. BANDA ACEH – Nama Yahdi Hasan kembali mencuat dalam dinamika politik Aceh. Politisi senior Partai Aceh itu resmi masuk dalam tiga besar kandidat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2026–2029.
Masuknya Yahdi ke bursa calon pimpinan DPRA tidak mengejutkan publik. Rekam jejaknya terbilang panjang, mulai dari dunia kerja sebagai karyawan PT Kraf Kertas Aceh (1988–2002), hingga berkiprah di dunia usaha sebagai direktur di sejumlah perusahaan di wilayah Aceh Tengah seperti CV Alas Gayo, CV Lawe Mbogoh, dan CV Laskar Putra Linge.
Karier politiknya semakin menguat sejak dipercaya menjadi anggota DPRA selama tiga periode, yakni 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029. Ia juga dikenal sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Tenggara periode 2023–2028 serta pernah menjabat Plt Ketua DPW pada 2021–2023.
Selain pengalaman politik, Yahdi juga mengantongi latar belakang pendidikan komunikasi. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 2021 dan Magister Ilmu Komunikasi pada 2023. Hal ini memperkuat citranya sebagai politisi dengan bekal akademik.
Saat dikonfirmasi, Yahdi menyampaikan sikap normatif khas politisi.
“Saya tidak berambisi menjadi Ketua DPR Aceh. Tapi jika dipercayakan oleh pimpinan Partai Aceh, khususnya Bapak Muzakir Manaf, saya siap mengemban amanah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi publik. Banyak pihak menilai, posisi Ketua DPRA sangat ditentukan oleh restu Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, serta dukungan dari lembaga adat Aceh.
Dukungan terhadap Yahdi disebut cukup kuat, khususnya dari wilayah tengah Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Basis ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam kalkulasi politik internal partai.
Yahdi juga dikenal sebagai bagian dari mesin pemenangan dalam sejumlah momentum politik, termasuk dalam Pilgub Aceh 2024 serta berbagai agenda politik sebelumnya di wilayah tengah.
Namun, pengamat menilai bahwa peluang menjadi Ketua DPRA tidak hanya ditentukan oleh loyalitas dan pengalaman. Jabatan tersebut juga berkaitan dengan strategi konsolidasi politik Partai Aceh ke depan, termasuk menghadapi dinamika menuju 2029.
Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan rekam jejak kebijakan yang telah ditinggalkan Yahdi selama menjabat sebagai anggota DPRA. Isu mengenai kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah pemilihannya menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan.
Jika akhirnya ditunjuk, Yahdi akan menghadapi tantangan besar. Ketua DPRA bukan sekadar posisi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengawal anggaran daerah yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah serta menentukan arah kebijakan politik di Aceh.
Kini, keputusan akhir berada di tangan Muzakir Manaf. Sementara itu, dinamika politik internal Partai Aceh dipastikan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
Apakah Yahdi Hasan akan menjadi pilihan utama, atau justru muncul nama lain sebagai kompromi politik, masih menjadi tanda tanya besar.
Yang jelas, pertarungan menuju kursi Ketua DPRA semakin menarik untuk disimak.***
