Teks Foto : Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) didampingi Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menemui pengungsi korban banjir di Kecamatan Sawang, Aceh, Utara, Jumat (9/1/2026). FOTO/FERIZAL HASAN)
ACEH UTARA – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh 2, H. Ruslan M Daud (HRD), melakukan kunjungan kerja ke Aceh Utara, Jumat, 9 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi pascabencana sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Muara Batu dan Sawang .
Dalam kunjungan tersebut, HRD didampingi mitra kerja dari sejumlah direktorat jenderal di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, serta Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Huntara Jadi Kebutuhan Mendesak Warga
Salah satu aspirasi paling mendesak yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana banjir. Berdasarkan pendataan awal di lapangan, kebutuhan Huntara tersebar di dua kecamatan. Untuk Kecamatan Sawang, di Desa Paya Rabo Lhok 76 KK, Lagang 24 KK, Lhok Kuyun 26 KK dan Babah Krueng 140 KK. Sedangkan di Kecamatan Muara Batu, Desa Paloh Raya 50 KK, Bungkaih 121 KK, Teumpok Beurandang 23 KK, Ulee Madon dan Mane Tunong masing-masing 12 KK dan Teupin Banja 8 KK.
Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, HRD menegaskan bahwa Huntara merupakan solusi paling realistis dan mendesak untuk memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat sambil menunggu pembangunan hunian permanen.
“Huntara ini sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan martabat warga yang rumahnya terdampak. Negara harus hadir dalam kondisi seperti ini, terlebih lagi menjelang bulan suci ramadhan yang sudah di depan mata. Oleh karena itu, kita mendorong supaya kebutuhan Huntara dapat segera dibangun di setiap desa masing-masing bagi desa yang sudah memiliki lahan yang siap bangun” ujar HRD.
HRD menyampaikan bahwa Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis akan segera melakukan verifikasi lahan serta pendataan kebutuhan Huntara, sebagai tahapan awal agar pembangunan dapat segera direalisasikan dan tepat sasaran.
“Saya sudah minta langsung ke tim Ditjen Prasarana Strategis untuk segera turun memverifikasi lahan dan data kebutuhan Huntara mulai hari ini. Kita ingin prosesnya cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Alat Berat Dikerahkan untuk Pembersihan Lumpur
Selain Huntara, HRD juga menerima keluhan terkait lumpur yang masih mengendap tebal di berbagai infrastruktur publik, seperti sekolah, pasar rakyat, stadion olahraga, masjid, serta alur sungai. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah masyarakat.
Menjawab keluhan tersebut, HRD memastikan bahwa penanganan akan segera dilakukan dengan mengerahkan dukungan lintas direktorat jenderal.
“Untuk pembersihan lumpur, alat berat akan segera dikirimkan dari sejumlah direktorat jenderal melalui balai masing-masing. Kita dorong agar sekolah, pasar, rumah ibadah, dan fasilitas umum bisa segera kembali difungsikan,” kata HRD.
Air Bersih dan Sanitasi Jadi Prioritas
Selain hunian, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan air bersih dan sanitasi, termasuk pembangunan sumur bor di sejumlah desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses air bersih. HRD menekankan bahwa ketersediaan air bersih menjadi faktor penting agar Huntara dapat berfungsi optimal.
“Huntara harus didukung air bersih dan sanitasi yang layak. Kalau ini terpenuhi, maka pemulihan kesehatan dan kehidupan sosial warga akan jauh lebih cepat,” ujarnya.
HRD menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini akan dikawal realisasinya secara bertahap melalui Komisi V DPR RI, dengan mengedepankan sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemulihan Aceh Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan. (*)
