Jawa Timur|tribuneindonesia.com
Negeri ini sering kali terasa terjebak dalam praktik “jual beli” masa depan yang memilukan. Dengan harga sebungkus sembako dan amplop recehan, banyak warga yang tanpa sadar menggadaikan kesejahteraan anak cucu mereka di bilik suara. Fenomena ini menciptakan siklus di mana suara rakyat tidak lagi menjadi mandat suci, melainkan sekadar komoditas murah yang habis dikonsumsi dalam sehari, namun dampaknya terasa hingga lima tahun lamanya.
Sikap menyalahkan pemerintah yang korup atau wakil rakyat yang rakus sering kali menjadi pelarian atas rasa bersalah kolektif. Padahal, pintu korupsi itu kerap terbuka karena tangan kita sendiri yang menerima sogokan dengan senyum lebar. Kita harus jujur pada diri sendiri, penguasa yang tamak adalah cerminan dari sistem pemilihan yang dikotori oleh politik uang, di mana integritas ditukar dengan kenikmatan sesaat yang semu.
Nasib bangsa yang dijadikan “pasar loak demokrasi” ini mengakibatkan rakyat harus membayar mahal di kemudian hari. Sembako gratis yang diterima saat kampanye sebenarnya dibayar dengan pajak yang mencekik dan kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil. “Ironisnya, di saat negara tetangga yang lebih kecil mampu memakmurkan rakyatnya, kita masih terjebak dalam pusaran janji palsu dan brosur caleg yang tidak memiliki visi nyata”, urai RH, Minggu (29/03/2026).
Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka, saatnya kita sadar bahwa martabat bangsa tidak boleh dinilai dengan nominal 50.000 rupiah. Keterpurukan ekonomi dan ketimpangan sosial bukan hanya kesalahan pemimpin, tetapi juga dampak dari hilangnya akal sehat para pemilih yang lebih mengutamakan isi perut jangka pendek daripada kualitas kepemimpinan jangka panjang. Kita harus berhenti menjadi “pelacur demokrasi” yang rela dibeli dengan harga murah.
Menurut Ridwan Hisjam, solusi utama untuk memutus rantai ini adalah melalui pendidikan politik yang masif dan mendalam. Rakyat perlu diedukasi bahwa hak pilih adalah alat kekuasaan yang paling ampuh untuk menentukan nasib hidup mereka. Memahami bahwa satu suara yang dijual berarti memberikan izin bagi pejabat untuk melakukan korupsi adalah langkah awal untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan kritis.
Selain pendidikan, diperlukan gerakan integritas kolektif untuk berani menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan suara. Jika masyarakat secara serentak menutup pintu bagi politik uang, maka para calon pemimpin akan dipaksa untuk bertarung melalui gagasan, rekam jejak, dan program kerja yang nyata. Hal ini akan menyeleksi secara alami pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berdedikasi, tandasnya.
Ia pun menyampaikan, bahwa Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap praktik politik uang. Tanpa sanksi yang tegas bagi pemberi dan penerima, lingkaran setan ini akan terus berputar. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera sekaligus melindungi kemurnian suara rakyat dari intervensi modal yang merusak moral bangsa.
Masyarakat harus mulai mencari dan mendukung pemimpin yang memiliki akhlak, moral, dan kepribadian yang tangguh. Kriteria pemimpin masa depan tidak boleh lagi didasarkan pada popularitas atau kekuatan finansial, melainkan pada kemampuan mereka dalam merumuskan solusi atas masalah bangsa. Pemimpin yang berjiwa pelayan adalah kunci utama untuk membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang kemiskinan dan ketidakadilan, Pungkasnya.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia ada pada keberanian kita untuk berubah. Dengan mengedepankan nurani di atas materi, kita sedang menyusun batu bata pembangunan bagi negara yang makmur dan bermartabat. Mari kita jaga kedaulatan suara kita, agar Indonesia bukan lagi menjadi negeri yang dijual murah, melainkan bangsa besar yang disegani karena kejujuran dan integritas rakyatnya.
Oleh: Koningh Anwar & Alimurtazha
