BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Ratusan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Aceh, Senin (16/3/2026).
Pantauan wartawan, ratusan pendemo yang memenuhi halaman depan kantor Bupati Bireuen, membawa berbagai spanduk dan banner dengan bertuliskan berbagai kritikan dan menuntut hak-hak mereka.
Diantaranya, para pendemo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit dana korban banjir di Kabupaten Bireuen. Mereka juga meminta KPK untuk segera turun ke Bireuen, untuk memeriksa Bupati Bireuen yang diduga terlibat dalam berbagai proyek dan diduga jual beli jabatan.
Diantaranya, Bupati Bireuen diduga terlibat dalam berbagai proyek tanggap darurat pascabencana yang menggunakan uang negara dan disinyalir untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Sehingga dinilai lalai dalam menangani korban bencana.
Dikatakan mereka, dalam musibah bencana ini Bupati Bireuen diduga meraup banyak keuntungan dari proyek-proyek tanggap darurat yang diduga dikerjakan oleh perusahaannya dan perusahaan orang-orang dekatnya. Seperti proyek tanggap darurat jembatan bailey dan jalan Teupin Reudeup-Awe Geutah, dan berbagai proyek lainnya.
“Bupati Bireuen diduga lebih mengutamakan proyek untuk memperkaya diri dan keluarganya, daripada memikirkan nasib kami masyarakat korban bencana,” ujar pendemo.
Selain itu, dugaan korupsi dari berbagai proyek lainnya yang diduga melibatkan pimpinan daerah tersebut juga harus segera diungkap. Seperti proyek perbaikan jalan nasional yang bersumber dari dana APBN yang disebut-sebut dikerjakan oleh perusahaan miliknya dan orang dekatnya.
Bupati yang seharusnya tidak main proyek, malah dia yang diduga melobi berbagai proyek, baik yang bersumber dari APBN dan APBA (APBD Provinsi). Seperti proyek pembangunan kampung nelayan di Kecamatan Kuala yang bersumber dari APBN disebut-sebut diduga dikerjakan oleh bupati dan orang terdekatnya.
“Kalau proyek-proyek yang dananya bersumber APBK (APBD Kabupaten Bireuen), malah diduga bupati sendiri yang mengatur bersama kunco-kunconya (orang terdekatnya-red) malah diduga semua dia yang kerjakan,” sebut salah seorang warga yang ikut unjuk rasa.
Begitu juga temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Dinas Pendidikan Bireuen, yang Kepala Dinasnya tak lain adalah adik kandung Bupati, juga harus segera diungkap ke akar-akarnya.
Sementara itu, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Bireuen juga mendesak KPK melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana penanganan korban banjir di Kabupaten Bireuen. Bahkan sebelumnya GeRAK juga meminta hasil audit RSUD dr Fauziah, namun hingga sekarang belum ada hasilnya. Mereka juga menyoroti pengelolaan bantuan Presiden Prabowo sebesar Rp 4 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan korban banjir di Bireuen, yang belum disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mempercepat pemulihan kehidupan para korban.
“Ketika masih ada dana yang belum digunakan sementara para korban masih membutuhkan bantuan, maka wajar jika publik meminta penjelasan dan audit atas pengelolaan dana tersebut,” pinta Murni, Koordinator GeRAK, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bireuen.
Para korban bencana di Bireuen juga membenarkan apa yang disebutkan oleh LSM GeRAK. Bahkan mereka menduga bantuan Presiden sebesar Rp 4 miliar dan dana 2 miliar dari APBK Bireuen untuk korban bencana, disinyalir digunakan untuk kepentingan proyek.
Selain itu, Bupati juga diduga banyak membangun Dapur MBG di Bireuen yang disebut-sebut dikuasai dirinya. Tidak hanya itu, salah satu SPBU di Bireuen yang diduga miliknya, solar bersubsidi disinyalir digunakan untuk operasional perusahaan milik pribadi dan keluarganya.
“Bupati pandai bersilat lidah, saat pertemuan dengan kami pengungsi korban banjir, dia mengatakan tidak menolak huntara dan tidak menjanjikan huntap, tapi dia tidak mengusulkannya, itu urusan pemerintah pusat, kata bupati saat datang tengah malam ke lokasi pengungsian komplek kantor bupati, kami sangat sedih, bahkan bupati meminta kami untuk bertanya langsung kepada BNPB, padahal kami hanya butuh seorang pemimpin untuk membantu kami, jangan zalimi dan tahan hak-hak kami,” tegas para korban bencana yang ikut demo.
Aksi damai ini dikoordinator oleh Halimah dari Sekolah Anti Korupsi. Mereka mendesak pemerintah daerah agar segera memenuhi hak-hak korban bencana yang hingga kini dinilai masih terabaikan.
Suasana haru menyelimuti aksi tersebut ketika Suratin, seorang korban banjir yang rumahnya rusak berat asal Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, berorasi dengan suara bergetar dan berurai air mata. Ia menegaskan bahwa pergerakan mereka murni dari hati nurani, tanpa ditunggangi kepentingan pihak mana pun.
“Aksi kami hari ini murni atas kemauan kami sendiri, kami ingin menuntut hak-hak kami yang belum terpenuhi baik itu hunian sementara (Huntara), dana tunggu hunian (DTH), dana jatah hidup (Jadup), hunian tetap (Huntap) maupun bantuan lainnya, makanya kami sangat sedih,” ujar Suratin sambil menangis.
Hal senada juga dikatakan para pengungsi lainnya, kenapa di kabupaten lain ada Huntara, ada Huntap, ada DTH, ada bantuan ekonomi, ada bantuan perabotan rumah tangga dan semua yang disalurkan Pemerintah Pusat ada di kabupaten lain, kenapa di Kabupaten Bireuen masih bermasalah.
“Apakah benar apa yang pernah dikatakan oleh Pak Tito selaku Ketua Satgas Bencana, kalau ada kabupaten kota yang belum menyerahkan data, langsung ditinggalkan oleh pemerintah pusat, jangan salahkan pemerintah pusat, karena bupati dan walikota yang lalai, inilah yang diduga terjadi di Bireuen akibat bupati lalai dan diduga sibuk dengan proyeknya, sehingga ditinggalkan oleh pemerintah pusat,”kata pengungsi korban bencana mengutip pernyataan Pak Tito.
Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran mereka merasa tidak dipedulikan oleh pemimpin daerah. Pasalnya, disaat para korban bencana datang untuk menyuarakan penderitaannya, Bupati Bireuen justru diduga melarikan diri keluar daerah.
Halimah mendesak untuk menelepon Bupati Bireuen dan menyalakan pengeras suara (loudspeaker) agar warga bisa mendengar langsung penjelasan dari sang kepala daerah. Sayangnya, permintaan tersebut tidak digubris bupati.
