Meureudu/Tribuneindonesia.com
Polres Pidie Jaya menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 5 November 2025, pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Polres Pidie Jaya, Gampong Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.
Apel dipimpin oleh Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, yang sekaligus membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Pidie Jaya, perwakilan TNI, Kejaksaan, Mahkamah Syariah, SKPK terkait, camat se-Kabupaten Pidie Jaya, serta pasukan gabungan dari TNI–Polri, BPBD, Satpol PP WH, Tagana, Basarnas dan Ketua PMI Kabupaten Pidie Jaya Irwan Ibrahim.
Dalam amanatnya, Kapolri menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan bencana ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam pencegahan serta penanganan bencana alam. Kegiatan ini, kata Kapolri, menjadi momentum untuk memastikan seluruh elemen bangsa dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.
“Bencana alam merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan United Nations Office of Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, terdapat lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana setiap tahunnya,” ujar Kapolri dalam amanat yang dibacakan Kapolres Pidie Jaya.
Indonesia, lanjutnya, secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api dunia, sehingga menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Hasil survei World Risk Index 2025 bahkan menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi.
“Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia. Di antaranya 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi yang menimbulkan 361 korban jiwa, 37 orang hilang, 615 luka-luka, serta lebih dari 5,2 juta warga terdampak,” lanjut Kapolri.
Dampak bencana tersebut, tambahnya, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, namun juga trauma psikologis dan gangguan terhadap keberlangsungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, komprehensif, dan berkesinambungan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
Kapolri juga menyoroti kondisi cuaca terkini berdasarkan laporan BMKG, di mana 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada November 2025 hingga Januari 2026. Peningkatan curah hujan ini, ditambah potensi fenomena La Niña hingga Februari 2026, dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang tinggi di berbagai wilayah, termasuk Aceh.
“Dalam menghadapi tantangan tersebut, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Diperlukan persiapan optimal dari seluruh elemen bangsa – mulai dari TNI–Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta seluruh stakeholder,” tegasnya.
Kapolri mengingatkan bahwa sinergi dan kolaborasi terintegrasi antar lembaga merupakan kunci quick response dalam setiap situasi bencana. Dengan langkah terpadu, mitigasi dampak bencana dapat dimaksimalkan guna menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang berpotensi menghambat stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
Dalam amanatnya, Kapolri juga mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 20 Oktober 2025:
“Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk ancaman bencana. Negara harus selalu hadir melindungi setiap warga Indonesia, terutama di masa-masa sulit. Ini adalah amanah dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan.”
Menutup amanatnya, Kapolri memberikan sejumlah penekanan bagi seluruh jajaran dan pemangku kepentingan diantaranya, Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan BMKG dan instansi terkait. Pastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi situasi darurat. Laksanakan simulasi tanggap bencana secara rutin untuk meningkatkan kemampuan lapangan. Utamakan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi dalam setiap langkah penanganan. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, profesionalisme, dan dedikasi tinggi.
Usai apel, Kapolres Pidie Jaya bersama unsur Forkopimda meninjau kesiapan pasukan dan menyaksikan simulasi tanggap bencana yang diperagakan oleh personel Polres Pidie Jaya bersama unsur TNI, BPBD, Tagana, dan Basarnas.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan lintas instansi dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan negara selalu hadir di tengah rakyat pada setiap situasi darurat kemanusiaan.
