Banda Aceh/Tribuneindonesia.com
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, menilai kebijakan pengadaan mobil dinas senilai sekitar Rp20 miliar di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak tepat dilakukan saat Aceh masih berada dalam fase pemulihan bencana dan krisis kemanusiaan.
Menurut Arizal, keputusan tersebut mencerminkan lemahnya penentuan skala prioritas anggaran serta kurangnya sensitivitas fiskal terhadap kondisi riil masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
“Ketika sebagian masyarakat kehilangan tempat tinggal, infrastruktur rusak, dan kebutuhan dasar belum sepenuhnya tertangani, belanja mobil dinas bernilai puluhan miliar rupiah tentu menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik,” ujar Arizal kepada Detik Peristiwa, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut prosedur pengadaan, melainkan menyentuh arah kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam situasi darurat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran publik seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
“Anggaran publik di masa krisis tidak cukup hanya patuh pada aturan administratif, tetapi juga harus mencerminkan keberpihakan moral negara kepada rakyatnya,” kata Arizal.
Lebih lanjut, Arizal menyoroti posisi BRA sebagai lembaga yang lahir dari mandat kemanusiaan dan reintegrasi pascakonflik. Ia menilai setiap kebijakan anggaran BRA semestinya merefleksikan empati, kepedulian sosial, dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat, bukan justru memperlebar jarak antara birokrasi dan realitas rakyat.
“BRA dibentuk untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan masyarakat, terutama korban konflik dan kelompok rentan. Karena itu, kebijakan belanjanya harus mencerminkan semangat tersebut,” ujarnya.
Atas dasar itu, Arizal mendorong Sekretaris Daerah Aceh selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta pimpinan BRA, untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dasar kebutuhan, urgensi, dan pertimbangan kebijakan pengadaan mobil dinas tersebut.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk masukan konstruktif demi perbaikan tata kelola keuangan daerah, bukan untuk menyudutkan institusi atau pihak tertentu.
“Transparansi adalah kunci. Tanpa penjelasan yang terbuka, publik berhak menilai bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya peka dalam menempatkan prioritas anggaran di tengah kondisi darurat,” tegasnya.
Arizal juga mendorong agar evaluasi prioritas belanja dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan dengan melibatkan perspektif kebencanaan serta kebutuhan riil masyarakat terdampak.
“Dalam masa bencana, kebijakan terbaik adalah kebijakan yang paling mendekatkan negara kepada rakyatnya,” pungkas Arizal.
