ACEH TIMUR/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M. Daud atau HRD, meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agar segera melakukan rehabilitasi dan renovasi Pasar Rakyat Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Permintaan tersebut disampaikan HRD saat melakukan kunjungan kerja dalam masa reses ke III ke Aceh Timur pada Jumat, 27 Februari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, HRD bersama mitra kerjanya, yakni tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meninjau langsung kondisi Pasar Rakyat Perlak. Kunjungan itu turut didampingi Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abudin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Timur, serta anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangs.
HRD menjelaskan bahwa Pasar Rakyat Peurlak saat ini belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya karena kondisi fasilitas yang tidak representatif.
“Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Bapak Bupati Aceh Timur, hari ini saya ke Pasar Peureulak. Kita melihat langsung pasar ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Fasilitasnya perlu direhabilitasi dan direnovasi agar segera bisa difungsikan kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujar HRD di sela-sela peninjauan.
Ia merinci sejumlah aspek penting yang harus menjadi fokus penanganan, antara lain perbaikan sistem drainase, pembangunan kanopi, penataan tempat jualan ikan, sayur-mayur, ayam, fasilitas air, mushalla serta sistem pengelolaan sampah yang baik dan terintegrasi. Selain itu, HRD juga menekankan perlunya penanganan bantaran sungai yang berada sangat dekat dengan area pasar. Menurutnya, kondisi bantaran sungai tersebut berpotensi menimbulkan banjir apabila debit air meningkat dan dapat berdampak langsung ke area pasar.
“Sekarang ini kondisi pasar terlihat semrawut karena pedagang berjualan tidak pada tempatnya. Dengan renovasi dan penataan yang baik, kita berharap para pedagang bisa berjualan secara tertib di lokasi yang sudah disediakan, sementara masyarakat juga dapat berbelanja dengan lebih nyaman, aman, dan mudah karena semua aktivitas perdagangan berada dalam satu kawasan pasar yang terpadu,” jelasnya.
HRD menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Rakyat Perlak akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku UMKM di Kecamatan Perlak dan sekitarnya. Pasar yang layak dan tertata diyakini mampu meningkatkan omzet pedagang, memperlancar distribusi barang, serta menggerakkan roda perekonomian lokal.
Sementara itu, perwakilan tim dari Kementerian PU menyampaikan respon positif atas aspirasi yang disampaikan HRD. Kementerian PU berkomitmen akan segera menindaklanjuti usulan tersebut melalui langkah-langkah teknis yang diperlukan. Penanganan yang direncanakan tidak hanya mencakup renovasi fisik bangunan pasar oleh Direktirat Jenderal Prasarana Strategis, tetapi juga sistem pengelolaan sampah oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya serta penataan dan pengamanan alur sungai di sekitar pasar guna meminimalkan risiko banjir oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
“Insyaallah aspirasi ini akan segera kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Tujuannya agar Pasar Rakyat Peurlak bisa kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Syarifah Rahimah, ST. MT., Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh.
Dengan sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan Kementerian PU, HRD berharap rehabilitasi Pasar Rakyat Perlak dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh Timur.
Selain Pasar Rakyat Perlak, HRD bersama mitra kerja dari Kementerian PU dan pemerintah daerah juga meninjau Pasar Rakyat yang berada di Idi Rayeuk sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Pada pasar tersebut juga akan dilakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, HRD menyampaikan bahwa bersama rombongan ia meminta Kementerian PU untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh pasar rakyat yang ada di Aceh Timur, sejalan dengan aspirasi dan permintaan Bupati Aceh Timur, agar pasar-pasar rakyat yang terdampak banjir dan longsor dapat ditangani secara menyeluruh oleh Kementerian PU.
Dengan demikian, aktivitas pasar serta dampak ekonomi bagi masyarakat dan para pedagang dapat segera pulih kembali. HRD mengakui bahwa karena keterbatasan waktu, pada kunjungan kerja hari Jumat tersebut tidak dimungkinkan untuk meninjau seluruh pasar secara langsung.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada mitra kerjanya di Kementerian PU yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk melanjutkan peninjauan ke pasar-pasar rakyat lainnya dan melakukan pengecekan secara teliti, sehingga setiap kebutuhan penanganan yang mendesak dapat segera ditindaklanjuti. (*)
