Bireuen | TribuneIndonesia.com
Perjuangan tenaga PPPK paruh waktu untuk memperoleh gaji yang layak memasuki babak baru. Pada pukul 11.30 WIB, perwakilan Aliansi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bireuen mendatangi Kantor DPRK Bireuen untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif daerah.
Rombongan aliansi diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Bireuen, Saed, yang mewakili lembaga dalam menerima audiensi tersebut.Dalam pertemuan itu, perwakilan aliansi menyampaikan tuntutan utama, yakni permintaan dukungan DPRK agar pemerintah daerah memberikan gaji yang layak dan manusiawi bagi tenaga PPPK paruh waktu. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kegelisahan atas kondisi kesejahteraan yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban.
“PPPK paruh waktu bukan hanya pelengkap birokrasi, tetapi bagian penting dari pelayanan publik. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan penghasilan yang adil dan bermartabat,” ujar salah satu perwakilan aliansi dalam audiensi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sekwan DPRK Bireuen secara resmi menerima surat permohonan yang disampaikan oleh Aliansi PPPK Paruh Waktu. Surat tersebut berisi tuntutan, argumentasi, serta harapan agar DPRK dapat mengambil peran strategis dalam mendorong kebijakan penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan PPPK paruh waktu.
Sekwan DPRK Bireuen memastikan bahwa surat tersebut tidak berhenti di meja administrasi. Ia menegaskan bahwa dokumen aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPRK untuk dibahas lebih lanjut.
“Surat permohonan akan kami sampaikan kepada Ketua DPRK. Selanjutnya akan dibahas bersama komisi terkait dan Badan Anggaran,” kata Saed di hadapan perwakilan aliansi.
Lebih lanjut, Sekwan DPRK menjelaskan bahwa DPRK Bireuen berencana menjadwalkan pertemuan lanjutan yang melibatkan Komisi I (bidang pemerintahan), Badan Anggaran (Banggar), serta Komisi III yang membidangi keuangan dan kesehatan.
Pertemuan tersebut direncanakan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Bireuen, guna membahas secara komprehensif tuntutan PPPK paruh waktu, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan anggaran daerah.
Menurut informasi awal, jadwal pertemuan diperkirakan berlangsung pada awal pekan depan, dengan estimasi hari Senin atau Selasa. Kepastian tanggal dan waktu akan diumumkan kemudian oleh pihak DPRK.
Harapan dan Tekanan Moral
Audiensi ini menjadi sinyal bahwa persoalan kesejahteraan PPPK paruh waktu tidak lagi bisa dipandang sebagai isu pinggiran. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan aparatur justru menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas birokrasi.
Bagi Aliansi PPPK Paruh Waktu, langkah DPRK menerima aspirasi dan menjanjikan pembahasan bersama komisi serta Banggar merupakan awal yang positif. Namun mereka menegaskan bahwa perjuangan belum selesai.
“Kami berharap DPRK tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar memperjuangkan aspirasi ini dalam kebijakan anggaran. PPPK paruh waktu juga manusia yang memiliki kebutuhan hidup,” tegas perwakilan aliansi.
Menanti Keberpihakan Kebijakan
Isu gaji PPPK paruh waktu kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan DPRK Bireuen dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor birokrasi. Jika aspirasi ini benar-benar ditindaklanjuti dalam kebijakan konkret, maka DPRK tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.
Aliansi PPPK Paruh Waktu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan moral dan doa, agar perjuangan mereka memperoleh hasil yang nyata.
“Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan semua pihak. Semoga ikhtiar ini membuahkan keadilan bagi PPPK paruh waktu,” tutup pernyataan aliansi.
