MEULABOH/Tribuneindonesia.com
Mantan Bupati Aceh Barat periode 2012–2017, Dr. (H.C.) H. Teuku Alaidinsyah atau Haji Tito, meminta Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), untuk mengawal penuntasan proyek strategis nasional Bendungan dan Daerah Irigasi Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Haji Tito dalam pertemuan silaturahmi bersama Ketua DPW PKB Aceh itu di Meulaboh. Keduanya membahas sejumlah persoalan infrastruktur vital di kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela) yang dinilai belum berdampak maksimal bagi ekonomi masyarakat.
Haji Tito menyoroti proyek Irigasi Lhok Guci yang pembangunannya telah berlangsung sejak 2004, namun belum juga rampung meski telah melewati berbagai periode pemerintahan. Dari total rancangan layanan seluas 18.542 hektare yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Meureubo, jaringan irigasi tersebut baru berfungsi mengairi sekitar 2.500 hingga 2.700 hektare persawahan.
Untuk merampungkan keseluruhan jaringan irigasi di Kecamatan Pante Ceureumen tersebut, masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Haji Tito berharap HRD dapat memperjuangkan alokasi anggaran ini melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi V DPR RI, sekaligus mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi penting untuk memetakan akar persoalan, baik terkait kajian teknis awal, desain jaringan, pembebasan lahan, maupun kendala anggaran, agar solusi yang diambil benar-benar menuntaskan masalah,” ujar Haji Tito.
Menanggapi hal tersebut, HRD menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi infrastruktur masyarakat Aceh di tingkat pusat. Menurutnya, proyek strategis yang telah menyerap anggaran besar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian manfaat bagi para petani.
“Pemerataan infrastruktur pertanian, jalan, dan konektivitas di kawasan Barat Selatan Aceh harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat guna mendorong ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat,” tegas HRD. (*)