Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperkuat barisan pelindungan kaum perempuan dengan menggelar Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Mesra Budaya, Jumat (20/2/26).
Agenda ini berjalan pada subkegiatan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota dengan mengusung tema “Bersama Kita Wujudkan Perempuan dan Anak yang Aman, Bermartabat dan Sejahtera”.
Panitia mengawali seluruh rangkaian kegiatan lewat doa bersama sebelum memasuki agenda utama yang menyatukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bitung, Drs. K.W. Benny Lontoh, M.A, hadir membacakan sambutan Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E, sekaligus membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung, Erwin Widihantono, A.H., M.H., turut menyemarakkan forum dengan hadir langsung menyampaikan dukungan penuh kejaksaan terhadap penguatan peran organisasi perempuan di lapangan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A/DPPPA) Kota Bitung membiayai pelaksanaan kegiatan ini melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026.
Melalui naskah sambutan Wali Kota yang dibacakan Benny Lontoh, pemerintah daerah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan menuntut perhatian serius, termasuk di wilayah Kota Bitung.
Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis gender tidak hanya melukai korban secara langsung, tetapi juga melemahkan ketahanan keluarga, tatanan sosial, dan kualitas sumber daya manusia.
”Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, mengalami ketergantungan ekonomi, maupun tidak mengetahui ke mana harus mencari bantuan,”
tegas Benny Lontoh saat membacakan sambutan Wali Kota.
Rendahnya angka pelaporan menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat tidak bisa sekadar menunggu peristiwa terjadi lalu memberi penanganan darurat.
Pencegahan harus bergerak sejak dini dengan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian kolektif warga terhadap hak dan keselamatan perempuan.
Kepala DP3A Kota Bitung, Meiva Woran, S.H., M.H., menekankan bahwa kehadiran masyarakat dan jejaring layanan pengaduan menjadi kunci agar korban berani melangkah keluar dari tekanan.
”Kami mendorong masyarakat dan organisasi perempuan di Kota Bitung untuk aktif membuka ruang kepedulian serta memanfaatkan kanal pengaduan dan penjangkauan agar setiap perempuan yang menghadapi kekerasan mendapat pendampingan cepat dan tepat,”
ujar Meiva Woran, S.H., M.H.

Dari sisi penegakan hukum, Kajari Bitung menegaskan kesiapan jajarannya mendukung gerakan organisasi perempuan agar mampu membaca tanda-tanda kerawanan sejak level akar rumput.
Keterlibatan aktif kelompok perempuan dipandang menentukan dalam mencegah potensi tindak pidana kekerasan sebelum meluas di lingkungan warga.
”Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi perempuan yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus agen perubahan di lingkungan masyarakat untuk menyebarluaskan nilai kesetaraan, perlindungan, solidaritas, dan kepedulian sosial, sekaligus menjadi ruang memperkuat kapasitas perempuan agar berani menyuarakan haknya,”
ungkap Kajari Bitung.
Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, dengan alur acara mulai dari pemaparan narasumber, diskusi dan tanya jawab, hingga perumusan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.
Menutup sambutan Wali Kota, Benny Lontoh mengingatkan bahwa kerja bersama lintas sektor menentukan terwujudnya kota yang aman bagi semua warga, sembari menegaskan kutipan penutup bahwa
“Pencegahan kekerasan bukan hanya tanggung jawab korban, organisasi, ataupun pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Kota Bitung,”
tandasnya.
Melalui penguatan jejaring di organisasi, keluarga, dan masyarakat serta pemahaman mekanisme pelaporan, pelindungan perempuan di Kota Bitu,ng diharapkan berjalan optimal dan berkelanjutan. (kiti)













