BANDA ACEH/Tribuneindonesia.com
Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Denmark, Tarmizi Age, menyebut kondisi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh sebagai situasi Darurat Alam. Menurutnya, bencana banjir yang terjadi secara meluas tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan musiman, tetapi harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan Aceh.
Tarmizi Age, yang juga merupakan Inisiator Aceh Goet, Ketua Influencer Mualem-Dek Fad, serta mantan Ketua KMPD Eropa, menyampaikan hal tersebut pada Kamis (19/11/2026).
Ia menyebutkan, sedikitnya 21 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir, mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya hingga Kabupaten Simeulue.
Menurut Tarmizi, banjir memang kerap dipicu curah hujan tinggi dan luapan sungai. Namun, dampaknya semakin parah akibat persoalan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan hutan, pendangkalan sungai, buruknya sistem drainase, serta penyempitan saluran air.
“Ketika banjir terjadi di mana-mana, rumah warga terendam, akses transportasi terputus, listrik padam, jaringan komunikasi terganggu, hingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan kebutuhan pangan, maka ini harus dilihat sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan serius,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banjir bukan hanya persoalan genangan air. Bencana tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak rumah dan infrastruktur, menghilangkan harta benda, memicu penyakit, serta mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus memastikan penanganan darurat berjalan cepat, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemulihan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan berbagai pihak dan lembaga internasional apabila diperlukan, juga menjadi penting.
Tarmizi Age turut menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pola pembangunan Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun blueprint atau cetak biru pembangunan Aceh yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, tata ruang, serta keselamatan masyarakat.
“Sudah saatnya Aceh memiliki peta jalan pembangunan baru. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi mengabaikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu melindungi rakyat dari ancaman bencana,” katanya.
Ia menilai, cetak biru pembangunan tersebut harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan ancaman banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, serta berbagai risiko bencana hidrometeorologi lainnya.
Tarmizi Age juga mengingatkan bahwa dampak bencana yang berulang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat, pendapatan masyarakat menurun, aktivitas ekonomi melemah, dan kualitas hidup masyarakat semakin tertekan.
“Bayangkan jika kondisi seperti ini terus berulang. Rakyat akan terus dihantui listrik padam, jaringan internet terputus, air bersih tidak tersedia, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan aktivitas ekonomi berhenti. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan kehidupan masyarakat Aceh,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Status tersebut mencakup instruksi pemantauan selama 24 jam bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sumber daya manusia.
Sejumlah instansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, juga diminta menyiagakan armada dan peralatan pendukung, termasuk alat berat.
Bagi Tarmizi Age penetapan status siaga tersebut harus diikuti langkah konkret dan kebijakan jangka panjang. Ia menilai, pengalaman bencana yang terus berulang sejak 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan pembangunan Aceh.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani banjir setiap tahun, tetapi tidak pernah serius membenahi penyebabnya. Aceh membutuhkan pembangunan yang berpihak kepada keselamatan rakyat, bukan pembangunan yang justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana,” tutup Tarmizi Age.













