Eks GAM Denmark Tarmizi Age: Banjir di Mana-Mana, Aceh Darurat Alam

- Editor

Kamis, 19 November 2026 - 07:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH/Tribuneindonesia.com

Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Denmark, Tarmizi Age, menyebut kondisi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh sebagai situasi Darurat Alam. Menurutnya, bencana banjir yang terjadi secara meluas tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan musiman, tetapi harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan Aceh.

Tarmizi Age, yang juga merupakan Inisiator Aceh Goet, Ketua Influencer Mualem-Dek Fad, serta mantan Ketua KMPD Eropa, menyampaikan hal tersebut pada Kamis (19/11/2026).

Ia menyebutkan, sedikitnya 21 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir, mulai dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya hingga Kabupaten Simeulue.

Menurut Tarmizi, banjir memang kerap dipicu curah hujan tinggi dan luapan sungai. Namun, dampaknya semakin parah akibat persoalan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan hutan, pendangkalan sungai, buruknya sistem drainase, serta penyempitan saluran air.

“Ketika banjir terjadi di mana-mana, rumah warga terendam, akses transportasi terputus, listrik padam, jaringan komunikasi terganggu, hingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan kebutuhan pangan, maka ini harus dilihat sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan serius,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banjir bukan hanya persoalan genangan air. Bencana tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak rumah dan infrastruktur, menghilangkan harta benda, memicu penyakit, serta mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan penanganan darurat berjalan cepat, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pemulihan infrastruktur. Koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan berbagai pihak dan lembaga internasional apabila diperlukan, juga menjadi penting.

Tarmizi Age turut menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pola pembangunan Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun blueprint atau cetak biru pembangunan Aceh yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung lingkungan, tata ruang, serta keselamatan masyarakat.

“Sudah saatnya Aceh memiliki peta jalan pembangunan baru. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi mengabaikan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu melindungi rakyat dari ancaman bencana,” katanya.

Baca Juga:  Walau Kita Sudah Berpisah Namun Hubungan Silaturahmi Di Antara Kita Tetap Terjalin

Ia menilai, cetak biru pembangunan tersebut harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan ancaman banjir, tanah longsor, kerusakan hutan, serta berbagai risiko bencana hidrometeorologi lainnya.

Tarmizi Age juga mengingatkan bahwa dampak bencana yang berulang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat, pendapatan masyarakat menurun, aktivitas ekonomi melemah, dan kualitas hidup masyarakat semakin tertekan.

“Bayangkan jika kondisi seperti ini terus berulang. Rakyat akan terus dihantui listrik padam, jaringan internet terputus, air bersih tidak tersedia, anak-anak tidak bisa bersekolah, dan aktivitas ekonomi berhenti. Ini bukan sekadar persoalan banjir, tetapi menyangkut masa depan kehidupan masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Aceh telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Status tersebut mencakup instruksi pemantauan selama 24 jam bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sumber daya manusia.

Sejumlah instansi, seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengairan, juga diminta menyiagakan armada dan peralatan pendukung, termasuk alat berat.

Bagi Tarmizi Age penetapan status siaga tersebut harus diikuti langkah konkret dan kebijakan jangka panjang. Ia menilai, pengalaman bencana yang terus berulang sejak 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan pembangunan Aceh.

“Jangan sampai kita hanya sibuk menangani banjir setiap tahun, tetapi tidak pernah serius membenahi penyebabnya. Aceh membutuhkan pembangunan yang berpihak kepada keselamatan rakyat, bukan pembangunan yang justru membuat masyarakat semakin rentan terhadap bencana,” tutup Tarmizi Age.

Berita Terkait

Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Satlantas Polres Bireuen Sasar Pelanggar Lalu Lintas hingga Knalpot Brong
Perkuat Budaya Keselamatan, Jasa Raharja DKI Jakarta dan DAMRI Gelar Kampanye Keselamatan serta Layanan Kesehatan Gratis
Kapolres Bireuen Ngopi Bersama Masyarakat Jangka, Jalin Silaturahmi Sebar Pesan Kamtibmas dan Serap Aspirasi
8.753 Pelaku Usaha Mikro di Bireuen Terima Banpres Rp26,25 Miliar, Terbanyak di Aceh
UPTD SMPN 1 Jeumpa Siap Gelar “Market Day Artvoria 2026”.
Peringati HUT ke-81, Korps Marinir Gelar Lomba Menembak Bersama Insan Media Nasional
Benahi Pengelolaan Dana BOS 2026, Disdik Subulussalam Gandeng Inspektorat: Evaluasi Sekolah Bakal Dilakukan Setiap Tiga Bulan
Sisihkan Gaji Pribadi untuk Bantu Warga, Babinsa Kodim 0111/Bireuen Raih Penghargaan Role Model
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 01:59

Sambut Kapolda Sulut, Wali Kota Hengky Honandar Tegaskan Pemkot Bitung Siap Jadi Mitra Strategis Polri

Selasa, 17 November 2026 - 05:51

RJ. Gagal capai kesepakatan, GRPK desak Polsek Barus Jahe tingkatkan perkara ke penyidik

Selasa, 17 November 2026 - 04:14

Benahi Tata Kelola Dana BOS 2026, Manajer BOS Baru Disdik Subulussalam Fokus Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Senin, 16 November 2026 - 15:56

RJ Buntu, GRPK Desak Polsek Barus Jahe Naikkan Perkara Dugaan Fitnah ke Penyidikan

Senin, 16 November 2026 - 09:41

PT PGI Iwanitosa Raih Penghargaan Coffee Professional of the Year di SCAI Awards 2026

Senin, 16 November 2026 - 07:17

Baru Menjabat, Jhonson Bantah Keras Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 4 Lawe Loning, PPKMA Desak Disdikbud Turun Tangan

Senin, 16 November 2026 - 02:21

Wakili Kajari, Kasubsi Intelijen Kejari Bitung Julio Yosua Wangkil Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026

Senin, 16 November 2026 - 01:47

Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Klabat 2026, Polres Bitung Tekankan Kedisiplinan Berlalu Lintas

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Terus Benahi Tata Kelola Data, Pemko Langsa Berhasil Raih Peringkat Pertama EPSS se-Aceh

Kamis, 19 Nov 2026 - 07:12