HRD saat meninjau jembatan dan jalan putus di Aceh pasca banjir dan longsor beberapa hari lalu. Hingga kini banyak infrastruktur belum ditangani pemerintah.
JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Hampir satu tahun berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Namun, derita warga di pedalaman Kabupaten Bireuen belum juga usai akibat lambatnya pemulihan infrastruktur vital.
Di Kecamatan Peusangan Selatan, jembatan rangka baja yang menjadi urat nadi penghubung puluhan desa hingga kini masih dibiarkan terputus. Akibatnya, anak-anak sekolah setiap hari terpaksa mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi arus sungai menggunakan rakit dan perahu kecil (boat ketek) seadanya demi bisa sampai ke ruang kelas.
Kondisi serupa terjadi pada Jembatan Alue Limeng yang menghubungkan Kecamatan Jeumpa dan Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli. Ambruknya akses utama ini melumpuhkan mobilitas warga, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, hingga roda perekonomian harian masyarakat pedalaman.
Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), melayangkan desakan keras kepada pemerintah. Legislator asal Aceh itu mengaku telah berulang kali turun langsung ke lapangan dan membawa keluhan warga kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, namun pengerjaan fisik belum juga menunjukkan tanda-tanda dimulai.
“Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam kesulitan. Apalagi anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan boat ketek hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Jembatan yang putus harus segera dibangun kembali karena menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tegas HRD, Selasa (17/11/2026).
Selain persoalan jembatan, HRD juga menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan parah dan belum dinormalisasi secara maksimal. Setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, air sungai langsung meluap dan kembali merendam rumah warga, sekolah, pesantren, area persawahan, hingga fasilitas umum lainnya.
“Persoalan ini harus segera ditangani. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan peninjauan, tetapi harus menghadirkan solusi nyata melalui langkah cepat dan terukur,” pintanya.
HRD mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera memperkuat koordinasi demi mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, mulai dari pembangunan kembali jembatan, perbaikan jalan, hingga normalisasi sungai.
“Kita ingin Aceh benar-benar bangkit. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian, sementara anak-anak kesulitan mengakses pendidikan dan aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat masih terganggu akibat bencana,” pungkasnya.