RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Kabupaten Raja Ampat memasuki tahap akhir. Proses pemeriksaan yang digelar di Ruang Inspektorat sejak 9 September 2026 tersebut dijadwalkan berakhir pada 9 Desember 2026.
Hal itu disampaikan Zulkarnaen Mayalibit dari Bidang Analisis dan Evaluasi saat dikonfirmasi media, Selasa (17/11/2026), terkait penanganan sejumlah persoalan yang melibatkan pihak ketiga, termasuk kewajiban penyelesaian pekerjaan dan denda keterlambatan.
Zulkarnaen menegaskan, pihak ketiga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, apabila tidak merespons atau tidak menunjukkan itikad menyelesaikan persoalan, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH).
“Kalau pihak ketiga melakukan pengembalian, masih ada pertimbangan. Tetapi kalau tidak merespons, tentu akan segera kami laporkan kepada aparat penegak hukum (APH),” tegas Zulkarnaen.
Denda Keterlambatan Jadi Perhatian
Dalam proses pemeriksaan TPTGR, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kewajiban akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Zulkarnaen menyebut terdapat sejumlah pekerjaan yang secara fisik telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Namun, progres fisik tersebut tetap harus disesuaikan dengan kontrak, batas waktu pelaksanaan, nilai pekerjaan, serta kewajiban lainnya.
Sejumlah pekerjaan yang bersumber dari kegiatan tahun anggaran 2025, kata dia, pada dasarnya telah dikerjakan, baik pembangunan rumah maupun pekerjaan fisik lainnya.
Meski demikian, penyelesaian pekerjaan tidak hanya dinilai dari kondisi fisik di lapangan.
“Kalau pekerjaannya sudah sebagian besar selesai, tetap harus dilihat kewajiban lainnya. Termasuk waktu pelaksanaan, nilai pekerjaan dan kewajiban sesuai ketentuan,” jelasnya.
Progres Fisik Bukan Satu-satunya Ukuran
Menurut Zulkarnaen, pemeriksaan TPTGR tidak semata-mata melihat apakah pekerjaan sudah berdiri atau telah dikerjakan secara fisik.
Pemeriksaan juga mencakup penggunaan anggaran, kesesuaian peruntukan, dokumen pertanggungjawaban, serta kewajiban pihak yang menerima atau melaksanakan pekerjaan.
Apabila masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan maupun kewajiban keuangan yang belum dipenuhi, pihak terkait tetap diminta memberikan penjelasan dan menyelesaikannya sesuai ketentuan.
“Persoalan ini lebih bagus kalau pihak ketiga maupun pihak terkait merespons. Kalau tidak merespons, persoalan ini tidak akan selesai tanpa kita selesaikan,” katanya.
Diberi Kesempatan, tetapi Ada Batas Waktu
Pihak yang memiliki kewajiban masih diberikan kesempatan menyelesaikan persoalannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Dalam kondisi tertentu, penyelesaian juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesanggupan dan ketentuan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Namun, kesempatan tersebut tidak berarti kewajiban dapat ditunda tanpa batas waktu.
“Waktu yang telah diberikan harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau sampai waktu yang sudah ditentukan ada pernyataan akan diselesaikan, tetapi tidak sampai batas waktu yang ditentukan, maka tentu ada langkah berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, batas waktu tersebut penting agar penyelesaian TPTGR tidak berlarut-larut dan setiap kewajiban yang muncul dari hasil pemeriksaan memiliki kepastian penyelesaian.
Tak Merespons, Berpotensi Masuk Ranah Hukum
Zulkarnaen kembali mengingatkan pihak ketiga maupun pihak terkait agar tidak mengabaikan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
Panggilan, pemeriksaan, hingga kesempatan menyelesaikan kewajiban, menurutnya, merupakan bagian dari proses yang harus direspons oleh pihak terkait.
Apabila sampai batas waktu yang diberikan kewajiban tidak diselesaikan dan pihak bersangkutan tidak menunjukkan respons, maka persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah diberikan waktu dan tidak diselesaikan, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Dengan batas akhir pemeriksaan pada 9 Desember 2026, penyelesaian kewajiban pihak-pihak yang diperiksa kini menjadi perhatian dalam tahap akhir proses TPTGR Kabupaten Raja Ampat.












