
ACEH TENGGARA – TRIBUNEINDONESIA.COM – Polemik dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 4 Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai mendapat tanggapan dari pihak sekolah. Kepala sekolah setempat, Jhonson, secara tegas membantah tudingan tersebut dan meminta agar persoalan ini tidak dibangun berdasarkan informasi sepihak.
Dalam keterangannya kepada Ketua DPP LSM Pemantau Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Aceh (PPKMA), M. Jenen, S.E., Senin (16/11/2026), Jhonson mengaku kecewa karena pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut disebutnya tidak didahului konfirmasi langsung kepada dirinya.
“Setahu saya, beberapa hari ini mereka tidak pernah datang ke sekolah untuk melakukan konfirmasi langsung kepada saya. Kalau tuduhan seperti itu, tidak dapat saya terima. Pasalnya, saya baru saja didudukkan sebagai kepala sekolah. Kondisi sekolah kami saat ini tidak seperti yang dituduhkan,” tegas Jhonson.
Jhonson menegaskan, dirinya baru menjabat sebagai kepala sekolah sehingga persoalan pertanggungjawaban anggaran pada tahun-tahun sebelumnya perlu dilihat berdasarkan periode kepemimpinan masing-masing.
Menurutnya, tidak tepat apabila seluruh persoalan pengelolaan Dana BOS langsung dikaitkan dengan kepala sekolah yang baru menjabat tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen administrasi dan rentang waktu kewenangan masing-masing pihak.
PPKMA: Dana BOS Harus Diawasi, Tuduhan Juga Harus Dibuktikan
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPP PPKMA, M. Jenen, S.E., menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS merupakan bagian penting dari kontrol sosial masyarakat. Sebab, anggaran pendidikan bersumber dari uang negara yang harus dipergunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya.
Namun, menurut M. Jenen, pengawasan tidak boleh berubah menjadi penghakiman tanpa didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai sebuah informasi membentuk opini seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum adanya audit atau pembuktian. Kalau memang ada temuan penyimpangan, silakan dibuka berdasarkan data dan dokumen yang sah. Pihak yang disebut juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, PPKMA tidak membenarkan segala bentuk penyalahgunaan anggaran pendidikan. Akan tetapi, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan asumsi maupun tudingan yang belum terverifikasi.
Disdikbud Aceh Tenggara Diminta Verifikasi Masa Jabatan dan Penggunaan Dana BOS
Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, PPKMA mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan verifikasi administratif terhadap status dan tanggal resmi pengangkatan Jhonson sebagai Kepala SDN 4 Lawe Loning.
Verifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan siapa pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOS pada setiap tahun anggaran.
PPKMA juga mendorong pemeriksaan terhadap penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026 dengan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain:
1. Kesesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Kelengkapan laporan realisasi penggunaan Dana BOS.
3. Validitas bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban.
4. Kesesuaian belanja sekolah dengan kebutuhan operasional pendidikan.
5. Kejelasan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan periode kepemimpinan.
Menurut M. Jenen, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan antara pemberitaan dan bantahan pihak sekolah.
“Jangan hanya membangun opini. Kalau memang ada persoalan, buka dokumennya, periksa anggarannya, dan telusuri siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai pihak yang baru menjabat justru dibebani persoalan yang belum tentu terjadi pada masa kepemimpinannya,” tegasnya.
Transparansi Anggaran Pendidikan Jangan Hanya Menjadi Slogan
PPKMA menilai persoalan ini harus menjadi momentum bagi Disdikbud Aceh Tenggara untuk memastikan pengelolaan Dana BOS di setiap satuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Sebab, Dana BOS bukan milik pribadi kepala sekolah maupun pihak tertentu, melainkan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peserta didik.
Karena itu, transparansi, keterbukaan dokumen, serta pemeriksaan yang objektif menjadi hal penting untuk menjawab setiap dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
PPKMA menegaskan akan terus mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Namun, pengawasan tersebut harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak mengabaikan hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Disdikbud Aceh Tenggara untuk melakukan verifikasi dan memastikan apakah dugaan penyimpangan Dana BOS di SDN 4 Lawe Loning memiliki dasar bukti atau tidak.
Sebab, uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Namun, tuduhan terhadap seseorang juga wajib dibuktikan.












