HRD : Jangan Sampai Kecepatan Kereta Cepat, Kalah oleh Kemacetan di Sekitar Stasiun
JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Politisi asal Aceh yang juga Anggota DPR RI dua periode, H. Ruslan M. Daud (HRD), meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait segera membenahi aksesibilitas serta fasilitas pendukung di kawasan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan, peningkatan jumlah penumpang Whoosh harus diimbangi dengan pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi lanjutan. Sebab, keunggulan kereta cepat akan kehilangan manfaat apabila penumpang masih harus menghadapi kemacetan setelah keluar dari stasiun.
“Keunggulan waktu tempuh kereta cepat akan kehilangan maknanya apabila penumpang justru terhambat begitu keluar dari stasiun,” tegas HRD saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI menggunakan kereta cepat Whoosh dari Stasiun Halim menuju Padalarang untuk merasakan langsung pengalaman perjalanan penumpang. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor perkeretaapian, jalan, serta lalu lintas dan angkutan jalan.
HRD mengapresiasi perkembangan layanan Whoosh sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023. Frekuensi perjalanan yang semula 14 kali kini meningkat menjadi 62 perjalanan per hari. Namun, peningkatan layanan tersebut harus diikuti kesiapan akses dan fasilitas transportasi di sekitar stasiun.
Ia menilai kawasan di luar Stasiun Padalarang masih menghadapi persoalan kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk. Aktivitas antar-jemput penumpang belum didukung jalan masuk dan ruang yang memadai sehingga terjadi penumpukan kendaraan pribadi, taksi daring, dan angkutan umum.
“Persoalan akses ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika jumlah penumpang terus meningkat, sementara fasilitas pendukung tidak dibenahi, kemacetan dan ketidaknyamanan akan semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
HRD juga menyoroti rencana pembangunan jalan akses langsung dari kawasan Kota Baru Parahyangan menuju stasiun, termasuk penyediaan area antar-jemput dan jembatan penghubung. Menurutnya, rencana yang telah disepakati sejak Agustus 2025 itu hingga kini masih berada pada tahap perencanaan.
“Tiga tahun setelah Whoosh beroperasi, solusi akses utama stasiun belum terwujud. Ini harus menjadi perhatian serius agar pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada kereta cepat, tetapi juga memperhatikan kemudahan masyarakat mencapai dan meninggalkan stasiun,” tegasnya.
Selain akses jalan, HRD turut menyoroti kapasitas kereta api feeder yang dinilai belum sebanding dengan potensi jumlah penumpang Whoosh.
“Kapasitas kereta api feeder yang hanya 200 kursi per rangkaian jauh lebih kecil dibandingkan satu rangkaian Whoosh, sementara integrasi tiket dan jadwal belum sepenuhnya terwujud,” ungkapnya.
Menurut HRD, berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara operator, kementerian terkait, pemerintah daerah, serta pengembang kawasan. Di sisi lain, keterbatasan keuangan KCIC di tengah restrukturisasi utang juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema pembiayaan pembangunan akses.
Komisi V juga meminta kepastian jadwal pembangunan jalan akses, rencana peningkatan kapasitas dan frekuensi kereta api feeder, serta skema pendanaan yang tepat tanpa membebani APBN secara berlebihan.
“Keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Ruslan.
Hal senada juga dikatakan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran layanan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai telah memberikan kemudahan dan mempercepat mobilitas masyarakat.
Namun, menurutnya, kehadiran transportasi modern tersebut harus diimbangi dengan pembenahan infrastruktur pendukung, terutama aksesibilitas menuju dan dari kawasan stasiun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, mengakui kebutuhan akses menuju Stasiun Padalarang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna Whoosh.
Ia menyampaikan, rata-rata penumpang harian Whoosh meningkat dari 12.618 orang pada 2023 menjadi 17.630 orang pada Oktober 2026. Bahkan, pada akhir pekan jumlah penumpang kerap melampaui 20.000 orang per hari.
Jumlah pengguna kereta api feeder juga mengalami peningkatan dari 6.459 menjadi 7.901 orang per hari, dengan tingkat keterisian berkisar 53 hingga 65 persen.
Allan mengakui peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan jalan akses, pengaturan lalu lintas, serta penyediaan tempat naik dan turun penumpang yang lebih memadai. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.
“Kami memandang perlu adanya sinergi lintas sektor dalam pengembangan aksesibilitas Stasiun Padalarang, termasuk tentunya swasta yang bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan jalan akses yang lebih baik,” ujar Allan.
Ia juga menyebut Stasiun Padalarang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat integrasi antarmoda transportasi sekaligus gerbang wisata baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Padalarang dan Jawa Barat. (*)
