RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM Berdasarkan pantauan media– Polemik penugasan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waisai ke Puskesmas Waisai Kota perlu dikaji secara objektif. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kebijakan penempatan tenaga medis, tetapi juga berkaitan dengan regulasi, kompetensi profesi, kewenangan klinis, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
Persoalan tersebut tidak semestinya disederhanakan sebagai persoalan bersedia atau tidak bersedianya seorang dokter menjalankan tugas tambahan. Sebab, setiap kebijakan penempatan tenaga medis harus mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, kesesuaian kompetensi, dan keselamatan pasien.
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.
Dalam penyelenggaraannya, Puskesmas membutuhkan tenaga medis sesuai ketentuan dan kebutuhan pelayanan. Namun, keberadaan dokter spesialis anak di Puskesmas tidak serta-merta dilarang oleh regulasi tersebut.
Pelayanan yang diberikan tetap harus memperhatikan kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta kewenangan klinis tenaga medis yang bersangkutan.
Artinya, dokter spesialis anak yang mendapatkan penugasan di Puskesmas tidak otomatis berubah fungsi menjadi dokter umum. Keduanya memiliki kompetensi, ruang lingkup pelayanan, dan tanggung jawab profesional yang berbeda.
Dokter umum pada pelayanan primer menangani berbagai keluhan kesehatan masyarakat, melakukan pemeriksaan awal, memberikan tata laksana sesuai kompetensi, serta menentukan kebutuhan rujukan pasien.
Sementara itu, dokter spesialis anak memiliki kompetensi khusus dalam menangani permasalahan kesehatan bayi, anak, hingga remaja sesuai standar profesi dan kewenangan spesialisasinya.
Penugasan Harus Jelas, Kewenangan Klinis Tidak Bisa Diabaikan
Aspek kewenangan klinis menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam menilai kebijakan penugasan tersebut.
Setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan klinis yang dimilikinya. Karena itu, apabila dokter spesialis anak ditugaskan ke Puskesmas, perlu ada kejelasan mengenai jenis pelayanan yang harus diberikan, tanggung jawab profesional, serta mekanisme pelayanan yang berlaku.
Penugasan kedinasan juga perlu dibedakan dari kewenangan melakukan tindakan medis. Surat penugasan administratif tidak dengan sendirinya mengubah kompetensi maupun kewenangan klinis seorang dokter.
Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan mengatur penempatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayahnya. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kompetensi tenaga medis, serta keselamatan pasien.
Kebutuhan Pelayanan RSUD Waisai Jangan Sampai Terabaikan
Dalam konteks Raja Ampat, persoalan ini menjadi semakin penting karena menyangkut keberlanjutan pelayanan kesehatan spesialistik anak di RSUD Waisai.
Apabila dokter spesialis anak yang selama ini memberikan pelayanan di rumah sakit ditugaskan ke fasilitas kesehatan lain, pemerintah daerah perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan pelayanan spesialistik anak di RSUD tetap dipenuhi.
Jangan sampai kebijakan pemerataan tenaga medis pada satu fasilitas justru menimbulkan persoalan baru berupa berkurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan spesialistik di fasilitas kesehatan lainnya.
Terlebih, pelayanan kesehatan anak membutuhkan penanganan yang sesuai dengan kondisi medis pasien dan tidak selalu dapat digantikan oleh tenaga medis dengan kompetensi berbeda.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Kesehatan, BKPSDM, dan manajemen RSUD Waisai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal mendasar.
Di antaranya, apa dasar hukum penugasan tersebut, bagaimana prosedur penetapannya, jenis pelayanan apa yang harus dijalankan di Puskesmas, bagaimana pengaturan kewenangan klinisnya, serta bagaimana jaminan keberlanjutan pelayanan spesialistik anak di RSUD Waisai.
Kejelasan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan penafsiran berbeda, baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi, jabatan, ataupun penempatan seorang dokter. Hal yang paling utama adalah memastikan masyarakat Raja Ampat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, tepat, dan sesuai kebutuhan medis.
Kewenangan pemerintah dalam melakukan penugasan tenaga medis harus dijalankan berdasarkan aturan yang jelas, dengan tetap menghormati kompetensi profesi dan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebab, kebijakan penempatan tenaga medis seharusnya memperkuat pelayanan kesehatan, bukan justru menimbulkan kekosongan pelayanan di fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
